BUTON TENGAH, LENTERASULTRA.COM- Usia Kabupaten Tengah (Buteng), Sulawesi Tenggara (Sultra) masih tergolong muda. Bertepatan dengan tanggal 23 Juli 2019 lalu, daerah dengan julukan “seribu goa” ini baru berusia lima tahun. Namun siapa sangka, sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) di Bumi Anoa, daerah bekas otorita Kabupaten Buton ini, sudah lebih unggul bahkan mampu mengalahkan Kabupaten lain yang ada di Sulawesi Tenggara.
Untuk urusan aset dan tata kelola keuangan salah satunya. Kabupaten Buton Tengah tercatat menjadi DOB termuda yang mendapat penilaian terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Perwakilan Sulawesi Tenggara. Atas prestasi tersebut, bekas otorita Kabupaten Buton tersebut mendapat ganjaran Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari lembaga audit keuangan itu.
Tidak main-main, opini tertinggi pengelolaan keuangan dari BPK itu, diraih Kabupaten Buton Tengah dalam dua tahun berturut-turut. Opini WTP pertama dipersembahkan ditahun 2017. Setahun kemudian, tepatnya tahun 2018, daerah itu kembali diganjar Opini WTP dari BPK. Istimewanya, dua predikat tertinggi dari lembaga auditor Republik Indonesai itu, diraih ketika Samahuddin bersama Kapten Purnawirawan (Purn) TNI La Ntau dipercaya masyarakat Buteng, menjadi Bupati dan Wakil Bupati di daerah tersebut.
Tidak hanya itu, WTP pertama diraih Kabupaten Buteng dipersembahkan ditahun kedua kepemimpinan SAMATAU –jargon Samahuddin-La Ntau- saat maju di Pilkada Buteng 2016 lalu. Sementara opini tertinggi serupa juga ditorehkan ditahun kedua, SAMAT AU memimpin Buteng. “Opini WTP atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Buton Tengah memang pertama kali diraih ditahun 2017 lalu. Ini bertepatan dengan tahun pertama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati saat ini (Samahuddin-La Ntau),” kata Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton Tengah, Hardianti di ruang kerjanya, Kamis (5/12/2019).
Sekretaris BPKAD Buteng ini menambahkan, opini WTP memang tidak mudah diraih, apalagi Buteng sebagai DOB. Namun berkat dorongan Bupati dan Wakil Bupati, serta soliditas antar organisasi perangkat daerah (OPD), Kabupaten Buteng mampu membuktikannya dengan meraih opini tertinggi dari BPK dua kali berturut-turut.
Hardianti mengaku, banyak hal yang dilakukan untuk memperbaiki tata kelola aset, keuangan dan administrasi sehingga mendapat pengakuan dari BPK RI. Salah satunya adalah, melakukan evaluasi rutin laporan keuangan antara BPKAD dan semua OPD. “Biasanya per triwulan kita saling cocokkan laporan keuangan di BPKAD. Semua staf OPD yang mengurusi keuangan dihadirkan dan duduk bersama-sama menyampaikan perkembangan dan masalah yang dihadapi, mulai dari laporan penggunaan anggaran hingga realisasi dan pertanggung jawabannya,” sambungnya.
Selain itu pemberlakuan transaksi non tunai juga sangat membantu tertib administrasi dan keuangan sehingga Buteng mendapat predikat WTP. Kata Hardianti, transaksi non tunai membantu perputaran uang dari Bendahara kepada pihak ketiga. Transaksi non tunai ini mulai diberlakukan di Buteng sejak tahun 2017 lalu, seiring dengan instruksi Menteri Keuangan.
Menurut Hardianti, mulanya transaksi non tunai di Buteng hanya diberlakukan terhadap pembayaran gaji dan honor pegawai. Setelah dinilai sangat efektif maka, Semua yang berhubungan dengan pencairan anggaran dari kas daerah kepada PNS dan pihak ketiga, juga mulai diterapkan hingga saat ini.
“Kami sangat bangga dan sangat mengapresiasi atas kerja keras seluruh stakeholder di Kabupaten Buteng, sehingga Buteng metraih opini WTP dua kali berturut-turut,” kata Samahuddin, Bupati Buteng, saat ditemui usai penerimaan LKPD 2018, di kantor BPK RI Perwakilan Sultra beberapa waktu lalu. Kata Samahuddin, raihan opini WTP merupakan bukti tertib dan disiplinnya kinerja pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemda Buteng.
Samahuddin menambahkan, raihan WTP dua kali berturut-turut bukanlah akhir dalam proses pembangunan. Penghargaan WTP justru merupakan awal dari peningkatan disiplin aparatur dalam menuju good government. Dia menyebutkan, prestasi tersebut merupakan hasil perjuangan yang tidak mudah. Untuk itu, pihaknya berkewajiban mempertahankan predikat WTP ke depannya. (Adv)