DPRD Tiga Daerah “Rontok”, Kepala Daerah Diminta Hati-Hati Bahas APBD

Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) saat memghadiri pembukaan Diklat Kepala Daerah gelombang pertama

JAKARTA, LENTERASULTRA.COMKementerian Dalam Negeri menggelar Diklat Kepala Daerah Gelombang I yang dihadiri oleh Bupati, Wali Kota, dan Ketua DPRD. Acara ini sudah digelar sejak Senin, (13/11/2018) kemarin dan akan berlangsung hingga tiga hari ke depan di Kantor BPSDM, Kalibata, Jakarta Selatan.

Kepala BPSDM, Teguh Setyabudi mengatakan Diklat ini digelar agar para Kepala Daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih, terpercaya dan tahu akan bahaya korupsi. “Dalam pelatihan ini, bagaimana mereka bisa menjadi pimpinan. Sehingga bisa menjalankan pemerintahan yang baik,” tutur Teguh.

Lebih lanjut Teguh mengatakan dalam Diklat ini nantinya mereka akan diberikan pemahaman-pemahaman seperti bagaimana mengambil kebijakan yang strategis. Seperti masalah regulasi Perda, APBD, dan masalah penataan ASN. “Kemudian keuangan daerah tentang peningkatan non tunai,” sambungnya.

Selain itu, kepala daerah dan ketua DPRD juga akan diberikan pemahaman tentang bagaimana menjaga stabilitas nasional. Mengingat saat ini kita sudah memasuki tahun politik.

“Tidak hanya itu, peserta diklat juga akan diberikan pemahaman soal bahaya-bahaya kekinian seperti radikalisme. Kemudian bahaya narkoba juga, karena masalah narkoba ini, bukan hanya BNN tapi tanggungjawab kita semua,” tuntasnya.

Untuk diketahui pembukaan Diklat ini resmi dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Hal itu ditandai dengan pemukulan gong. Dalam kesempatan tersebut, Tjahjo mengingatkan agar para kepala daerah angkatan 2018 dan seluruh peserta yang hadir diminta siap untuk menghadapi tantangan bangsa Indonesia, seperti radikalisme, narkoba dan korupsi.

“Saya minta kepala daerah agar hati hati dalam membahas APBD. Jika merasa ditekan saat perencanaan APBD, tinggalkan saja DPRD, buat Perwali atau Perbup. Jangan sampai terulang seperti di Malang. Semua DPRD-nya habis, karena ditahan KPK. Nanti tambah Jambi DPRD-nya habis semua, seperti Sumatera Utara DPRD-nya habis. Cukup tiga itu saja, cuma gara-gara 5 juta rupiah, jadi rontok semua,” kata mantan Sekjen PDIP itu mengingatkan. (Rere)

Mendagri #BKPSDM Teguh Setya Budi