KENDARI, LENTERASULTRA.COM-Belum genap 50 hari, Ali Mazi-Lukman Abunawas (AMAN) memimpin Sulawesi Tenggara (Sultra), program 100 hari kerjanya mulai dievaluasi. Hal itu guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Badan Kepegawaiaan Daerah (BKD) Sultra mengadakan sosialisasi penyusunan evaluasi jabatan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja. Dalam rangka mengevaluasi 100 hari kerja AMAN ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut dilibatkan, Selasa (16/10) di Phinisi Grand Clarion Kendari.
Kepala BKD Sultra, Nur Endang Abbas menyampaikan, kegiatan ini terdiri dari 3 agenda pembahasan yakni penyusunan analisis jabatan (anjab), penyusunan evaluasi jabatan berdasarkan analisis beban kerja, dan diskusi dan tanya jawab. Pelaksanaannya berlangsung dua hari yakni tanggal 16-17 Oktober 2018.
Turut hadir dalam kegiataan Gubernur Ali Mazi dan Wagub Sultra Lukman Abunawas, Koordinator dan Supervisi Pencegahan Korupsi (korsupgah) KPK RI Herry Nurdin, serta beberapa kepala daerah di Sultra.
Herry Nurdin dalam sambutannya menuturkan, ada empat hal yag didorong oleh KPK RI terkait validasi jabatan yang merujuk pada pertemuan beberapa bulan sebelumnya bersama Mantan Pj Gubernur Sultra serta seluruh Kepala Daerah se-Sultra.
“Pada dasarnya kegiatan merupakan hasil pertemuan beberapa lalu bersama Pj Gubernur dan seluruh Kada. Sehingga dari pertemuan ini merumuskan 8 sektor yang kita dorong dalam pencegahan/penindakan tindak pidana korupsi,” ungkap Herry.
Kedelapan sektor itu antara lain sektor kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, penganggaran, dana terpadu satu pintu, dana desa, dana aset, dan dana pendapatan daerah.
“Oleh karenanya KPK berharap bisa berisnergi bersama pemda guna mendorong program pencegahan di kepegawaian tanpa melupakan sisi kesejahteraan kinerja pegawai,” tandasnya.
Sementara itu, Ali Mazi sangat mengapresiasi atas terlaksananya sosialisasi tersebut. “Selamat atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi analisis jabatan, karena kegiatan ini disamping merupakan salah satu program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra Ali Mazi-Lukman Abunawas dengan visi Sultra Emas.
Analisis jabatan menjadi salah satu prioritas reformasi birokrasi di bidang tata pelaksanaan, yang hasilnya berupa prospek jabatan untuk melakukan berbagai kegiatan di bidang kepegawaian. Sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang tepat, dan mampu melahirkan ASN yang dibutukan sesuai dengan tupoksi jabatannya.
“Saya berharap kepada peserta sosialisasi untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik dan penuh tanggung jawab, sehingga dapat menyelesaikan seluruh analisis jabatan dan analisis beban kerja secara tepat waktu,” tutup Ali Mazi (Pebry)