KENDARI, LENTERASULTRA.COM- Pengurus Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2018-2022 resmi dilantik. Sebanyak 25 pengurus berikrar dan diambil sumpahnya di Zahra Syariah Hotel Kendari, Senin (8/10/2018).
Para pengurus dilantik langsung oleh Wakik Ketua Pimpinan Pusat GP Ansor, Mabrur. Pelantikan tesebut juga turut dihadiri Rektor UHO Prof. Muhammad Zamrun selaku Ketua Dewan Penasehat PW GP Ansor Sultra, Ketua PW NU Sultra KH. Muslim dan sejumlah tokoh NU se Sultra serta Gubernur Sultra diwakili Kepala Biro Ekonomi Pemprov Mustari.
Ketua PW GP Ansor Sultra, Pendais Haq, mengungkapkan rasa syukurlah telah terbentuk kepengurusan GP Ansor di Sultra. Selain menjadi kebanggan itu juga menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh pengurus untuk berkiprah di bumi anoa ini.
“Saya sangat senang. Namun perasaan bahagia itu terbagi dua sisi. Selain senang sudah dilantik dengan proses yang lancar. Kemudian juga ada perasaan yang berat karena pelantikan ini merupakan amanah dan tanggung jawab yang sangat berat selama periode kepengurusan ini,” ungkap Pendais.
Setelah resmi dilantik, ia bersama dengan pengurus PW akan fokus pada beberapa program diantaranya penataan organisasi, kaderisasi dan pengabdian kepada masyarakat.
“Pesan Ketua Umum PP GP Ansor jangan meninggalkan kaderisasi. Inilah keunggulan kami. tidak boleh ada pengurus yang tidak dikader. Karena GP Ansor organisasi kader. Kemudian Ansor harus memiliki kapasitas bisa turun ke masyarakat,” katanya.
Lanjut Pendais, organisasi yang dipimpinnya itu bukan organisasi nimbrung-nimbrung yang semata-mata hanya untuk eksis karena menjadi anggota dan pengurus. Akan tetapi, orang-orang dalam kepengurusan ini adalah mereka yang betul-betul sudah dikader dalam organisasi.
“Saya harap seluruh pengurus GP Ansor Sultra benar-benar menjadi karakter yang siap menjadi sayap-sayap Ansor diseluruh penjuru Sultra ini,” harapnya
Ia mengulaskan, program utamanya adalah melakukan koordinasi dan pengkaderan. Sebab dari 17 kabupaten/kota tinggal dua kabupaten yang perlu ditata ulang pengelolaan pengurusnya.
“Kedua daerah itu adalah Kabupatem Bombana dan Muna Barat masih dalam bentuk karateker. Sedangkan yang lainnya alhamdulillah sudah aktif bahkan sudah melakukan pengkaderan,” katanya.
Sesuai dengan amanat Ketua Umum, bahwa GP Ansor tidak boleh meninggalkan kaderisasi. Jika kaderisasi ditinggalkan maka dalam organisasi pasti akan hampa.
“Salah keunggulan dari gerakan Ansor adalah kaderisasi. Tidak boleh ada pengurus yang tidak dikader. Jadi semua pengurus harus benar-benar dikader agar bisa menjadi duta dan penerus Ansor selanjutnya,” pungkas Pendais. (Isma)