KENDARI, LENTERASULTRA.COM– Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari telah menunjuk RW 04, Kelurahan Alolama, Kecamatan Mandonga sebagai lokasi program kegiatan terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Tahun 2018. Program tersebut disambut baik oleh 32 warga yang masuk dalam daftar penerima manfaat. Kendati demikian, sejumlah masyarakat juga mengeluhkan terkait prosedur dalam menentukan penerima bantuan itu yang dinilai tak memberikan aspek keadilan dan pemerataan.
Pasalnya, realisasi program tersebut dinilai tebang pilih. Sebab, terdapat beberapa masyarakat penerima manfaat yang dinilai tak wajar untuk menerima bantuan bedah rumah ini. Di sisi lain, sejumlah warga setempat yang kondisi kediamannya nampak reyot justru tak terakomodir.
Berdasarkan pantauan lenterasultra.com, sejumla rumah warga penerima manfaat sedang dalam tahap renovasi oleh instansi terkait. Anehnya, ada juga sejumlah rumah warga yang berada tepat di pinggiran jalan, tapi tak terakomodir dalam program P2WKSS. Kondisi tersebut dipastikan bisa mempengaruhi proses penilaian lomba.
Laode Musa, warga RT 12/RW 04 merupakan korban kebakaran pada Februari 2018 lalu, yang juga turut menyerahkan berkas berupa foto copy KTP dan Kartu Keluarga (KK) ke Kantor Kelurahan Alolama, untuk selanjutnya diusulkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai instansi penanggungjawab program P2WKSS.
Kepada para wartawan yang menyambangi kediamannya, pria berusia 49 tahun ini mengaku menyerahkan berkas-berkas tersebut atas perintah langsung dari Ketua RT, dengan harapan akan dimasukan dalam daftar calon penerima manfaat P2WKSS yang diusulkan oleh pemerintah kelurahan.
“Saat tim turun melakukan peninjauan lokasi, mereka melihat langsung dan rumah saya juga difoto. Akan tetapi saat proses realisasi saya tidak menjadi bagian dari penerima manfaat bantuan ini,” ujarnya saat dikonfirmasi di kediamannya, Jumat (28/9).
Kendati tak diakomodir, Laode Musa tetap mengucapkan syukur dan memilih untuk terus berusaha membangun kembali kediamannya, meski harus meminjam dana dari koperasi dan perbankan. Saat ini, kondisi rumahnya sedang dalam pembangunan, pada bagian atap sudah terpasang dan bagian dapur nampak sudah berdiri setengah dinding batako. Sedangkan pada induk rumah milinya itu, sudah berdiri rangka atau gelagar berbahan baku kayu, serta dikelilingi dinding terpal berwarna biru.
Warga lainnya, Robin juga mengaku tak terdaftar sebagai penerima bantuan itu. Menurut dia, carut marut yang terjadi di lapangan disebabkan karena kinerja Ketua RT yang tidak transparan dan komprehensif. Sebab, tidak ada tahapan sosialisasi terlebih dahulu kepada warga, terkait adanya program P2WKSS di lingkungan mereka.
“Yah, kalau ada warga yang secara kebetulan mendapatkan informasi itu, barulah kasian kami ini ikut-ikut juga menyerahkan berkas ke pemerintah kelurahan. Inimi juga RT tidak mengarahkan dan melakukan sosialisasi terlebih dahulu. RT hanya sibuk membantu mengurus berkas dari orang terdekatnya saja, bahkan tidak masuk dalam usulan justru dimasukan,” bebernya.
Untuk itu, pria berusia 50 tahun ini berharap, agar Plt. Walikota turun langsung melihat kinerja pemerintah di bawahnya. Karena dinilainya banyak kejanggalan dalam penentuan penerima manfaat, mulai dari kondisi rumah hingga syarat-syarat berkas yang diyakininya tak dipenuhi.
“Awalnya, yang berhak mendapatkan bantuan tersebut kan rumah yang dindingnya papan, dan harus memiliki surat keterangan hibah, tapi dalam proses realisasinya, justru ada juga yang rumah permanen tapi diberi. Sedangkan kami ini jelas-jelas dinding papan tidak dapat. Kemudian, dari sisi syarat berkasnya itu kan harus ada surat keterangan hibah, tapi kenyataannya justru ada yang tidak ada keterangan hibahnya tapi juga dapat. Jadi, kami ini dibuat bingung,” jelasnya.
Tak hanya itu saja, kediaman yang dihuni tiga bersaudara yatim piatu juga terlewatkan dari program ini. Padahal, kondisi rumah yang berada di RT 12/RW 04 ini sangat memprihatinkan. Berdasarkan desas-desus dari sejumlah warga, penerima bantuan itu sebagian besar orang-orang terdekat dari pemerintah RT setempat, sehingga dinilai terjadi tebang pilih. Sebab, kediaman anak Ketua RT yang kondisinya sudah permanen juga turut dimasukan dalam daftar penerima bantuan tersebut.
Sementara itu, Lurah Alolama, Jumirad yang ditemui di lingkungan RW 04 menolak untuk berkomentar. Hanya saja, dari perbincangan singkat awak media bersama lurah tersebut, diketahui jumlah penerima yang diusulkan pemerintah kelurahan sebanyak 66 orang. Namun instansi penanggungjawab tak dapat mengakomodir keseluruhan usulan itu.(Pebry)