LENTERASULTRA.com-Mungkin terdengar paradoks, tapi realitasnya memang demikian. Kota Kendari yang sejak Oktober 2017 dipimpin Adriatma Dwi Putra (ADP), dinilai Kemendagri berkomitmen tinggi terhadap transparansi anggaran, dengan mengaplikasikan transaksi non tunai. Bahkan di Sultra, Kota Kendari adalah jawaranya alias terbaik.
Saat tata kelola anggaran Kota Kendari sudah sangat transparan, mendadak Walikota yang menerapkan itu semua dijerat KPK dengan tuduhan korupsi dan penyelewengan kekuasaan. Janggal memang tapi realitasnya memang seperti itu. “Hasil evaluasi kami memang demikian, Kota Kendari ini terbaik bila dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota lainnya yang ada di Sultra,” begitu pengakuan Syarifuddin MM, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
Dalam catatan Kemendagri, pemerintahan yang baru 45 hari dipimpin Sulkarnain Kadir ini sudah melakukan banyak hal terkait dengan program transaksi non tunai. “Kami melihat sebelum ada perintah non tunai Kota Kendari mulai menerapkan. Makanya, setelah adanya instruksi ini, tinggal dipermantap saja. Pantas saja penerapannya jauh lebih baik dari pemda lain di Sultra ini,” ucap Syarifuddin.
Menurutnya, ini suatu permulaan yang baik tinggal dipermantap lagi. Memang, dalam percepatan dari pada program transaksi non tunai harus didukung beberapa hal, utamanya persoalan kesiapan infrastruktur yang memadai.
“Kami juga cukup memaklumi kalau penerapan transaksi non tunai ini juga banyak hal yang perlu menjadi pertimbangan, terutama berkaitan dengan kesiapan infrastruktur masing-masing daerah. Akan tetapi pimpinan harus mengupayakan agar mulai secara bertahap,” imbuhnya. (isma)