LENTERASULTRA.com-Program reformasi agraria yang kini gencar digulirkan Presiden RI Joko Widodo langsung dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna. Kebijakan yang bisa melepas lahan perhutanan sosial menjadi hak milik warga dan langsung disertifikatkan. Ada kuota yang telah diberikan sebanyak 401 hektar.
Nah, untuk Muna, wilayah Kontu Kecamatan Batalaiworu jadi titik perhatian pemerintah. Apalagi, disana masuk kawasan kehutanan. Tapi, masyarakat telah mendiaminya hingga puluhan tahun. Bukan saja Kontu jadi usulan, melainkan kawasan Warangga, Motewe, Kombungo, Wakadia, serta Bangunsari.
“Daerah ini kita usulkan penurunan status. Makanya, setiap masyarakat yang mendiami wilayah itu, didata,” kata Rusman Emba, Bupati Muna saat pertemuan terbatas, bersama pihak kehutanan, BPN dan jajarannya di ruang rapatnya, Jumat (13/4).
Namun, dalam pertemuan ini, bagaimana tehnisnya, lanjut mantan ketua DPRD Sultra, bakal dibicarakan ketingkat berikutnya secara berkala. Pertemuannya nanti membicarakan, siapa-siapa saja yang telah mendiami wilayah kawasan hutan. “Jadi nanti untuk tehnisnya, nanti agendakan pertemuannya di Kontu. Warga yang tinggal diwilayah kawasan, undang semua mereka,” lanjutnya.
Saat ini, luas kawasan Kontu yang dikuasai masyarakat sudah mencapai 400 hektar dengan tapal batas jelas. Makanya, untuk inklut ke 401 hektar, inilah yang bakal dibicarakan. Apakah, mereka yang tinggal di Motewe, Warangga dan lainnya diarahkan di Kontu atau nanti mekanismenya seperti apa.
Sementara, realisasi penyertifikatan tanah, dilakukan 2019. Rusman juga mengklaim, bagi-bagi sertifikat di Muna sudah mencapai 3000. Pemerintah masih akan mengejar sebanyak 4000 sertifikat lagi. “Ini yang kita kejar. Agar bisa capai 7000 sertifikat. Mudah-mudahan, semua tidak ada lagi masalah dan semua demi kepentingan masyarakat,” pungkas suami Yanti Setiawati ini. (ery)