LENTERASULTRA.com-Rencana KPK mengumumkan nama-nama calon kepala daerah di Indonesia yang bermasalah hukum diapresiasi banyak pihak, meski pemerintah meminta agar ditunda. Di Sultra, institusi penggagas anti politik uang dalam Pilkada, Rajiun Center mendukung penuh sikap KPK tersebut.
“Ini adalah bagian dari esensi kehadiran Satgas politik uang, jadi jika KPK memang berniat mengungkap calon kepala daerah yang terindikasi korupsi dan layak tersangka, kami dukung,” kata La Ode Rahmat Apiti, Direktur Rajiun Center, Rabu (14/3) malam. Bahkan, kata dia, sekiranya masih ada calon kepala daerah di Sultra yang terindikasi terlibat penyalahgunaan kekuasaan, KPK tak perlu ragu.
Menurutnya pemberantasan korupsi terutama yang menjerat para calon kepala daerah merupakan kewenangan sepenuhnya KPK. Karenanya semangat KPK untuk memberantas korupsi dan mengumumkan nama cakada tersangka patut mendapatkan dukungan. Sebab menunda hal tersebut sama dengan mentoleransi korupsi.
“Tindakan KPK untuk mengumkan nama cakada tersangka perlu didukung, menunda hal tersebut sama dengan mentoleransi korupsi,” ucapnya. Diketahui sebelumnya Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan bahwa beberapa calon kepala daerah peserta Pilkada serentak 2018 hampir dipastikan bakal jadi tersangka korupsi.
Kelima pimpinan pun sudah sepakat untuk meningkatkan status penyelidikan kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan peserta Pilkada serentak 2018 ke tahap penyidikan. Rencananya pengumuman penetapan tersangka akan diumumkan dalam waktu dekat ini.
Menurut Rahmat, keinginan pemerintah agar KPK menunda nama-nama cakada yang terkait korupsi sama halnya dengan membiarkan koruptor berkembang biak. “Koruptor ketika diberi ruang maka firusnya makin ekspansif, cara amputasi KPK metode yang jitu,” katanya.
Rahmat menambahkan pemerintah seharusnya mendukung langkah KPK dalam memberantas korupsi bukan justru melawan kehendak publik. Sebab pintu masuk korupsi ditubuh pemerintahan berawal dari upeti yang dterima dari donatur, ketika terpilih maka dikompensasi dalam bentuk proyek.
“Upeti yang diberi oleh donatur sama cakada tidak ada yang gratis. Untuk menghasilkan Bupati, Walikota dan Gubernur. Maka harus disterilkan dari sekarang maka ketika KPK mau membersihkan calon-calon bermasalah tentu harus di dukung,” tuntasnya. (rere)