LENTERASULTRA.com-Tiap kali hujan mengguyur daratan Bombana, khususnya di wilayah Rumbia, Andi Usman pasti was-was. Komisioner KPU Bombana ini gelisah karena itu artinya, ruang-ruang kerja di kantornya pasti basah. Atap gedung kantor KPU Bombana yang terletak di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), sudah banyak yang bocor.
Fokus kerja menyiapkan Pilgub Sultra plus Pemilu 2019 pun otomatis terganggu. Pantauan lenterasultra.com, atap gedung itu memang sudah terlibat bocor di beberapa titik. Jendelanya pun sudah banyak yang rusak. “Sudah 7 tahun ini gedung, tidak pernah direhab. Wajar kalu sudah mulai susut fungsinya,” kata Andi Usman, anggota KPU Bombana.
Bangunan itu sejatinya adalah milik Pemkab Bombana yang dipinjamkan ke KPU, setelah gedung KPU di daerah Langkapa, terbakar saat Pilkada 2011 lalu. KPU pun kemudian berkantor di kawasan RTH, sembari menunggu pembangunan kantor baru di tempat sebelumnya. Sayangnya, karena ada masalah hukum di proyek pembangunanya, gedung itu sampai sekarang tak kunjung kelar dikerja.
“Kami berharap ini diperhatikan. KPU Provinsi dan KPU RI. Tiap tahun kami selalu mengajukan anggaran ke Pemkab Bombana, tapi tidak diakomodir dengan alasan moratorium. Jadi, yang begini-begini saja ini kantor,” keluh Andi Usman. Tahun 2018 ini, kata dia, Pemkab Bombana memberi dana Rp 200 juta, untuk rehabilitasi ringan kantor tersebut.
Anggota KPU Bombana bagian divisi Hukum dan Logistik ini khawatir, jika dibiarkan terus menerus seperti itu, kondisi gedung KPU bakal tambah rusak dan bisa saja berakibat masalah terhadap berbagai dokumen dan logistik kepemiluan nantinya. “Mudah-mudahan anggaran Rp 200 juta dari Pemkab Bombana itu bsia maksimal,” tukasnya.
Yang pasti, Andi Usman sangat berharap agar KPU Bombana punya bangunan sendiri yang menjadi aset KPU, bukan meminjam gedung milik pemerintah seperti saat ini.(danil)