LENTERASULTRA.com-Januari 2018 sudah memasuki pekan ketiga. Tapi belum semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sultra menerima haknya berupa gaji. Muna salah satunya. Ribuan PNS di wilayah itu masih putar otak demi menutupi kebutuhannya, agar bisa cukup sampai gaji dicairkan.
Masalah ini kemudian jadi kegelisahan Ridwan Bae. Mantan Bupati Muna itu mengaku menerima banyak keluhan dan laporan dari para PNS di daerah itu karena belum menerim gaji. “Apa sih yang dikerja pemerintah di Muna itu, sampai mengurus gaji saja tidak bisa. Kan duitnya tersedia,” kata Ridwan, saat menghubungi lenterasultra.com, Selasa (23/1).
Katanya, selama 10 tahun ia jadi Bupati di Muna, tak pernah ada keluhan semacam ini apalagi sampai di pekan ketiga seperti sekarang ini. Menurut Ridwan, tidak ada salahnya jika BPK atau bahkan kepolisia melakukan pemeriksaan terhadap keuangan daerah Muna, kenapa gaji bisa telat.
“Duitnya kan ada, wajar kalau saya berpikir tata kelolanya amburadul atau jangan-jangan sudah digunakan untuk kepentingan lain sehingga hak-hak pegawai terbengkalai. Apa yang dikerja Bupati Muna kalau pegawai saja kesulitan menerima gajinya,” tandas Ridwan.
Menurut anggota DPR RI ini, ada kabar yang menyebut jika keterlambatan itu dipengaruhi mutasi massal dengan jumlah 1300 orang beberapa waktu lalu. Ridwan memastikan, itu hanyalah dalih dan tidak sama sekali benar. Karena tidak ada hubungannya.
Ia berharap agar Bupati Muna, Rusman Emba segera menyelesaikan masalah ini. Ketua Golkar Sultra itu mendesak agar Pemkab Muna membayarkan gaji para PNS, sebelum ada masalah hukum yang bisa saja terjadi. Ridwan mengingatkan Rusman agar serius mengurus daerah pimpinannya itu.
Sementara itu, Bupati Muna, Rusman Emba memilih tidak menanggapi berbagai kekhawatiran berlebihan “seniornya” itu. “Sudah kami bayarkan (gaji PNS), kayaknya mulai kemarin (Senin). Soal yang lain, nda usahlah saya komentari. Nanti ramai lagi,” katanya, singkat ketika dikonfirmasi.
Penjelasan agak detail diperoleh dari Amiruddin Ako, Kabag Humas Pemkab Muna. Ia menegaskan, gaji PNS di Muna sudah mulai dibayarkan sejak Senin (21/1) siang dan langsung ditransfer ke rekening para pegawai. Ia memastikan, pekan ini, semua pamong praja di Muna sudah menerima hak-haknya.
“Kami akui, gaji dibayar telat. Tapi itu bukan sama sekali kesengajaan. Ada proses administrasi yang memang biasa lambat di awal tahun dan ini fenomena lazim di semua daerah saya kira, tidak ada yang langsung bisa gajian di awal bulan kalau Januari,” jelasnya.
Amiruddin juga menepis bahwa keterlambatan itu karena alasan pelantikan massa yang sampai saat ini masih sedikit ada masalah tersebut karena sejatinya, ada atau tidak ada pelantikan, PNS tetap harus menerima gaji. Soal pangkat dan golongan bagi mereka yang dilantik, nanti menyesuaikan jika sudah ada petikan SK-nya.
“Kami juga agak telat membahas APBD 2018, jadi prosesnya di DPRD juga lama kemudian evaluasinya baru turun. Jadi semuanya itulah yang membuat pembayaran gaji agak telat. Tapi yang pasti, semua sekarang sudah selesai. Sedang dalam proses transfer ke rekening masing-masing pegawai,” tandas Amiruddin.(abdi/ery)