LENTERASULTRA.com-Triliunan duit dinegara digelontorkan ke Sultra tahun ini. Totalnya Rp 21,397 triliun. Duit itu terdiri dari Rp 5,928 triliun untuk Daftar Isian Penyerahan Anggaran (DIPA), Dana Desa Rp 1,482 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp 13,957 triliun.
Sayangnya, sampai tahun 2017 akan segera berakhir, “rezeki” dari APBN itu belum habis terpakai atau dalam bahasa perbendaharaan negara disebut realisasinya masih belum maksimal. “Sampai pertengahan Desember, realisasi APBN di Sultra baru 74,90 persen,” kata Ririn Qadariah, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan Sultra.
Menurut Ririn, persentase tersebut relatif masih rendah, jika dibandingkan dengan realisasi serapan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sultra yaitu mencapai 86 persen. “Ini karena beberapa satuan kerja (Satker) belum meminta dana,” kata perempuan berhijab ini.
Meski serapan anggaran relatif rendah, menurut Ririn, itu bukan mengindikasikan hal yang tidak baik karena kita mendorong adanya efisiensi keuangan negara. Menurutnya, angka 74.90 persen belum final sebab masih ada waktu sampai akhir Desember 2017.
“Masih bisa sampai 90 persen saya prediksi. Saya minta satker yang masih rendah realisasinya, agar sesegera mungkin melakukan percepatan pengajuan tagihan-tagihan kontrak yang kegiatannya sudah selesai. Itu supaya secepatnya dipertanggungjawabkan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),” imbuh Ririn.
Dia menyebutkan, sejumlah satker yang masih rendah realisasinya, diantaranya, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, Kementerain Perdagangan, dan Kementerian Kesehatan. “Satker yang mendapat dana hibah, seperti KPU dan Bawaslu banyak menerima dana dari Pemda, agar melakukan pengesahan dan revisi untuk kemudian pengesahan belanja ke KPPN,” katanya.
Selain KPU dan Bawaslu, satker lainnya yang menerima dana hibah beber Ririn, ada kepolisian, TNI angakatan dara (AD) dan angkatan laut (AL), dan satu perguruan tinggi yaitu Universitas Halu Oleo (UHO). “Satker-satker ini diminta agar menyelesaikan pengesahan pendapatan belanja untuk Badan Layanan Umum (BLU). Jika tidak akan mengangganggu pada saat penyusunan laporan keuangan. Kalau belanja pegawai tetap dibayarkan meskipun minus,” bebernya.
Dia menambahkan, untuk pemerintah daerah sudah ada beberapa yang sudah selesai penyalurannnya dari pemerintah pusat yaitu Kabupaten Kolaka, Kolaka Timur (Koltim) dan Muna Barat (Mubar). Sementara yang belum tersalurkan Konawe Utara (Konut), Kota Kendari dan Wakatobi.
“Untuk yang belum tersalurkan ini, kami harap kepada bupati dan walikotanya membantu dan mengkoordinir dinasnya. Sebab waktu kita tinggal sedikit dan ini harus segeta diselesaikan sebelum masuk anggaran tahun 2018,” pungkas Ririn. (isma)