LENTERASULTRA.com-Ada banyak suara sumbang dari para pengguna jasa layanan kesehatan di RSUD Bahteramas Sultra. Antrinya lama, mengaku ditelantarkan perawat, diomeli dokter secara tak manusiawi, fasilitas MCK-nya tak tersedia hingga urusan tagihan parkiran.
dr Yusuf Hamra bukannya tak tahu itu. Direktur RSUD Bahteramas ini tak menutup mata dan telinganya terhadap banyaknya keluhan soal pelayanan tenaga medis di institusi yang dipimpinnya tersebut. “Tapi kami selalu berusaha, terus dan terus berbenah. Berusaha profesional dan melayani pasien dengan hati,” kata direktur yang dilantik September lalu itu.
Pengganti dr Abd Razak ini mengakui pelayanan profesional itu tidak bisa dicapai dengan waktu yang singkat. Butuh sumber daya yang mau bekerja dan memiliki prinsip sebagai pelayan masyarakat. “Kami tanamkan betul mental pelayan di benak kami agar jasa layanan di RS Bahteramas maksimal,” ungkap dr Yusuf ketika ditemui di salah satu hotel di Kendari, Rabu (6/12) lalu.
Menurutnya, dari dulu sarana prasarana, mulai dari listrik, air yang ada di RSUD Bahteramas dibiayai sendiri oleh rumah sakit, dengan mengandalkan biaya perawatan dan jasa medik dari pasien. Hanya gaji pegawai saja yang berasal dari uang negara.
“Butuh biaya besar untuk menambah kualitas sarana di rumah sakit. Rp 5 miliaran, taksirannya. Contohnya, kalau tambah 1 unit tempat tidur pasien, implikasi biayanya jadi membengkak. Karena berpengaruh terhadap penambahan obat, karyawan, dokter. Jadi memang tidak mudah mencapai kualitas seperti idealnya,” tukas dokter spesialisasi ahli dalam ini.
Beberapa hal yang kadang diluar estimasi rumah sakit untuk urusan pembiayaan. Misalnya, ada pasien yang saat pulang dari menjalani perawatan, malah ikut membawa sarung bantal rumah sakit. “Terpaksa harus kita ganti. Beli baru,” katanya sembari tersenyum.
Menjawab isu mengenai seringnya ada penelantaran pasien, atau mendahulukan pasien umum, Yusuf Hamra menepisnya. Katanya, RSUD tak mungkin menelantarkan pasien hanya karena kendala biaya perawatan, karena sangat tidak etis.
”Terlepas dari isu-isu miring yang menerpa RSUD Bahteramas kami selalu berusaha untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang merugikan pasien yang datang berobat di rumah sakit yang kami kelola” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan SOP, langkah awal yang akan dilakukan RSUD Bahteramas jika ada pasien yang tidak dapat membayar biaya perawatan dan pengobatan, pihaknya akan meminta penjelasan dari pasien apakah memiliki kartu jaminan kesehatan atau ada pihak lain yang akan menebus biayanya.
Seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), BPJS Kasehatan atau Jamkesda Bahteramas atau bantuan lain dari pemda setempat. “Kita coba dulu tanya, apa ada KIS kalau ada otomatis dibayar oleh negara, kalau ada BPJS sama juga berarti ada yang menjamin. Kalau sama sekali tidak ada yang akan membayar secara otomatis ini akan menjadi urusan kami dan hal itu yang sudah kami lakukan selama ini,” tandasnya. (astil)