LENTERASULTRA.com-Lahirnya dua versi kepengurusan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Sultra, mulai berimbas sampai ke daerah. Di Wakatobi, dua versi organisasi kepemudaan ini tengah berebut siapa yang berhak mengelola dana hibah kepemudaan dari pemerintah setempat, yang jumlahnya cukup menggiurkan. Rp 300 Juta.
Selasa (5/12) kemarin misalnya, sekelompok pemuda dengan atribut KNPI mendatangi gedung DPRD Wakatobi guna menyampaikan bahwa merekalah KNPI yang berhak mengelola dana hibah daerah sebesar Rp 300 juta yang sudah ditetapkan di APBD 2018.
Kelompok ini mengaku berkiblat pada KNPI Sultra pimpinan Umar Bonte. Di Wakatobi, ketuanya adalah Arbain Aulia Rahman. Mereka ke gedung parlemen menyampaikan bahwa kepengurusannya baru dikukuhkan tiga bulan lalu, oleh Umar Bonte.
Audiensi pun digelar. Mereka mempertanyakan soal anggaran kepemudaan dan mengklaim bahwa KNPI versi merekalah yang harusnya diberi hak mengelola dana itu. “Supaya pemuda di Wakatobi dapat mengambil langkah-langkah strategis dalam hal kepemudaan,” kata Arbain Aulia Rahman, Ketua KNPI Wakatobi versi Umar Bonte.
Perdebatan alot pun mewarnai jalannya diskusi tersebut. Anggota DPRD Wakatobi menyesalkan kenapa baru saat ini, KNPI versi lain menyampaikan ke dewan terkait masalah tersebut, setelah pembahasan APBD 2018 tuntas
“Tetapi persoalannya, kenapa kalian datang setelah selesai pembahasan APBD 2018. Itu dana hibah, ada sekitar 300, itu yang harus di kelola KNPI di 2018,” kata H Erni Rasyid, salah satu anggota DPRD.
Dewan juga tidak bisa menunjuk kubu siapa yang akan mengelola dana hibah, sebab tidak berwenang. Karena yang berwenang pada kebujakan anggaran adalah pemerintah daerah.
Usaha KNPI versi Umar Bonte di Wakatobi untuk mengelola dana itu pastilah berat. Soalnya, KNPI Sultra versi Syahrul Beddu di Wakatobi dipimpin oleh Ahmad Aksar. Anak muda ini adalah putra dari Arhawi, Bupati Wakatobi.(gayus)