LENTERASULTRA.com-Walikota Kendari, Adriatma Dwi Putra (ADP) menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Kendari 2018, Rabu (22/11) malam. Proses pembangunan daerah tahun mendatang, merupakan periode pertama ADP-Sul dalam memimpin kota lulo ini.
Oleh karena itu, ADP telah menetapkan delapan sektor prioritas dalam RAPBD-nya telah disepakati bersama yang tertuang dalam kebijakan umum anggaran Kota Kendari 2018. Delapan sektor itu adalah infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, ketenagakerjaan, kepemudaan dan olahraga.
“Sektor-sektor tersebut menjadi program prioritas sampai lima tahun kedepan. Misalnya, infrastruktur yakni bagaimana peningkatan pembangunan sarana dan prasarana penunjang utama dan fasilitas umum kepada masyarakat. Begitupun dengan sektor yang lain,” jelas ADP, Rabu malam.
Lebih lanjut, kepala daerah termuda di Sultra itu, memaparkan, program prioritas pembangunan daerah disusun atas pertimbangan kondisi masyarakat Kota Kendari secara umum. Tingkat kemiskinan dan jumlah pengangguran misalnya. Kemdian pemerataan kualitas pembagunan dan kesehatan.
“Masih banyak lagi yang lainnya. Dalam hal ini juga termasuk tata kelola potensi daerah serta konsistensi pemerintah. Makanya itu, kami terus menjaga komitmen demi terlaksananya implementasi semua kebijakan program pemkot yang telah direncanakan ditahun mendatang,” papar suami dr. Siska Karina itu.
Dirincikan mantan anggota DPRD Sultra itu, soal perkiraan pendapatan, belanja dan pembiayaan Kota Kendari tahun 2018. Detailnya, pendapatan daerah direncanakan sebesar 1,708,698,024,661 triliun rupiah. Terdiri dari pendapatan asli daerah pada APBD 2018 sebesar 672,049,057,515 milyar, dana perimbangan sebesar 946,337,408 milyar dan pendapatan daerah lain-lain sebesar 90,311,559,146 milyar.
Selain itu, belanja daerah direncanakan sebesar 1,778,698,024,661 triliun. Terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 802,774,963,708 milyar dan belanja langsung sebesar 975,923,060,935 milyar.
“Kalau pembiayaan daerah 2018, yang terdiri dari sisi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah secara umum diperkirakan tak banyak berbeda dengan tahun anggaran 2017,” beber ADP.
Sementara itu, kebijakan penerimaan pembiayaan daerah itu merupakan sisa perhitungan anggaran 2017. Dimana untuk dapat dipergunakan secara efisien bagi kegiatan yang bernilai ekeonomis tinggi dan cadangan penguatan modal besarannya diperkirakan sesuai posisi dan kondisi kas daerah pada Desember 2017.
“Adapun kebijakan pengeluaraan pembiayaan pada tahun anggara 2018 mendatang, diarahkan untuk penyertaan modal atau investasi pemerintah Kota Kendari,” pungkas ADP. (isma)