LENTERASULTRA.com-Ada pekerjaan yang lumayan berat mesti dilakukan Walikota Kendari, Adriatma Dwi Putra (ADP) dan Wakilnya, Sulkarnain. Pasangan pemimpin Kota Kendari yang dilantik 9 Oktober lalu itu wajib mengeluarkan kota ini dari predikat kota kumuh.
Data dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut kalau Kota Kendari masuk lima kota yang masing punya kawasan kumuh di Indonesia Timur. “Masih ada 400 hektar lebih kawasan kumuh di kota ini,” ungkap Sulkarnain, Wakil Walikota Kendari saat membuka pelatihan fasilitator Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), kemarin.
Makanya, Sulkarnain mendukung penuh program Kotaku tersebut. Targetnya, 2019 mendatang, Kota Kendari nol dari kawasan kumuh. “Untuk itu, kita latih 60 fasilitator dalam program kotaku tersebut. Salah satu tugasnya adalah mendampingi masyarakat di lapangan,” ungkap politisi PKS ini.
Sulakarnain menyebutkan, Kota Kendari masih memiliki kawasan kumuh terluas. Kawasan diantaranya berada pada kompleks perumahan/pemukiman warga. “Ini merupakan masalah yang memang menjadi prioritas saya dan Pa Wali (Walikota). Untuk itu, melalui program kotaku diharapkan bisa menjadi solusi tepat bagi persoalan ini,” harapnya.
Tentu lanjut dia, Pemkot Kendari meminta kepada seluruh stakeholder untuk andil bersama. Membangun sinergitas supaya penanganan wilayah kumuh bisa direalisaikan dengan baik. “Kalau hanya pemkot yang tangani, sulit. Semua pihak dan stakeholder termasuk pemerintah provinsi bisa bersinergi dalam penanganannya,” kata mantan anggota DPRD Kota Kendari ini.
Ia menambahkan, sebenarnya perumahan kumuh bukan fenomena baru didapatkan, tetapi sudah menjadi problematika yang cukup lama. Olehnya itu, pihaknya bertekad lewat program Kotaku mampu membuka lembaran baru bagaimana mendapatkan kualitas pemukiman mewah dan nyaman.
Sementara itu, Koordinator Program Kotaku, Ahmad Ismail, menjelaskan, ada 400 hektar kawasan kumuh di Kota Kendari yang menjadi target program kotaku. Ada beberapa titik terbesar kumuhnya, seperti Kendari Barat, Mandonga, Kemaraya dan Korumba.
Tentunya, pemerintah kota diharapkan punya perencanaan, penganggaran dan aturan-aturan yang berpihak untuk mengurangi kumuh. Targetnya, pada tahun 2019 nol kumuh. “Ini tidak selesai kalau hanya sepihak yang ikut andil. Pemerintah dan masyarakat serta seluruh stakeholder ikut sama-sama mengambil bagian,” katanya.
Lanjut dia, penganggaran yang bersumber dari APBN dan pinjaman LON sudah jalan, tinggal proses mematangkan perencaan skala kelurahan maupun skala kota agar investasi yang masuk salah arah.
“Ada 64 kelurahan yang disasar, 11 diantaranya hanya pencegahan saja supaya tdak masuk kumuh. Makanya pemkot dan legislatif harus berpihak serta menyiapkan anggaran,” beber Ahmad.
Ditegaskannya, anggaran yang dibutukan cukup besar. Dikira-kirakan 1 hektar minimal 2 miliar. Jika dalam satu kelurahan punya 20 hektar kawasan kumuh, berarti butuh anggaran 40 miliar.
“Ini hitungan matematik belum tentu sama dengan fakta lapangan. Sekarang kita dorong ADPD, swasta dan minta ke ABPN. Sebab aturannya lebih dari 15 hektar sudah menjadi kewenangan pusat. Makanya, harus ada perencaan yang baik. Kita siapkan 60 fasilitator untuk bertugas di 64 kelurahan,” pungkasnya. (isma)