LENTERASULTRA.com-Kerusakan jalan di jalur poros Kecamatan Sampolawa, Buton Selatan (Busel) sepertinya masih akan berlangsung cukup lama. Ada problem administrasi yang membuat anggaran pengaspalan jalan dari Pemprov Sultra tak bisa dikucurkan.
“Duitnya siap. APBD 2017 sudah dianggarkan, karena itu jalan provinsi. Jumlahnya, sekitar Rp 20 M,” buka La Ode Mutanafas, anggota DPRD Sultra dari Dapil Buton Raya, pagi tadi. Hanya saja, kata dia, itu tak bisa dikucurkan karena Pemkab Busel, punya tunggakan utang yang belum terbayar di Pusat Infestasi Pemerintah (PIP).
Utang itu ada tahun 2014 lalu. Sebenarnya yang meminjam adalah Pemkab Buton, dengan jumlah Rp 94,7 M. Tujuannya untuk pembangunan jalan di daerah itu. Duit sebanyak itu didistribusi untuk Buton Tengah, Buton Selatan dan juga Buton.
“Namun pekerjaannya terhambat sebab Busel mekar menjadi daerah otonomi baru kala itu. Status jalan yang awalnya jalan kabupaten pun naik jadi jalan provinsi, makanya kewenangannya kami ambil alih,” kata anggota Komisi III DPRD Sultra tersebut.
Nah, saat anggaran sudah siap, ternyata ada pemberitahuan dari PIP bahwa Pemkab Busel tidak membayar secara periodik pinjamannya. “Padahal kami sudah laporkan Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga Sultra soal jalan di Sampolawa untuk diperbaiki,” tambah kader PAN itu.
Informasi yang ia peroleh, utang itu sekarang jadi persoalan karena saling lempar tanggungjawab antara Pemkab Buton dan Buton Selatan. Apalagi saat ini, Busel punya bupati baru yang tidak tahu menahu soal peristiwa tahun 2014 lalu.
Olehnya itu, dia berharap agar kedua kabupaten tersebut menyelesaikan masalahnya terkait persoalan hutang PIP. Dalam hal ini, bagaimana upaya untuk membayarkan atau melunasi pinjaman tersebut.
“Dengan ini, pengerjaan jalan poros Sampolawa dilakukan secepatnya. Ini juga sangat berdampak kepada masyarakat akibat kerusakan parah itu,” tandas Mutanafas. (isma)