LENTERASULTRA.com-Kabupaten Muna punya sejarah menarik dalam hal urusan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Daerah ini pernah menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) sampai dua kali, di titik yang sama.
Salah satu pemicunya karena penyelenggaranya yang tidak awas terhadap potensi pelanggaran yang ada. Makanya, menyambut Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sultra, KPU Muna kini mencari penyelenggara di lapangan yang berintegritas.
Caranya, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) termasuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang nantinya menjadi ujung tombak Pilgub Sultra, haruslah yang punya integritas tinggi.
“Kualitas dan kompetensi mereka harus lebih baik dari sebelumnya. Makanya di tahapan tes wawancara, kami akan menyeleksi mereka dengan ketat,” kata komisioner KPU Muna, Andi Arwin, kepada lenterasultra.com, tadi pagi.
Saat ini, KPU Muna memang sedang menggelar tahapan seleksi PPK dan PPS. Sudah dua edisi yang dilalui yakni seleksi berkas dan seleksi tulis. Untuk PPK misalnya, dari 339 yang daftar, tujuh orang ditolak karena berkasnya tidak lengkap.
Ketika seleksi tulis, jumlahnya makin mengecil. Dari 392 calon yang lolos berkas, 18 orang memilih tidak mengikuti tahapan lanjutan. Mereka tak datang saat tes tulis.
“Kami akan mengambil 10 orang tiap kecamatan untuk kami tes wawancara,” tambah Andi Arwin. Tes itu nantinya akan digelar 30 Oktober nanti. Dari wawancara itulah akan dicari 5 orang terbaik di tiap kecamatam untuk jadi penyelenggara.
Andi Arwin menyebut, ada 2 kecamatan yang pesertanya tidak cukup 10 orang. Kecamata Tongkuno Selatan misalnya, hanya 5 orang yang tersisa. Sedangkan Kecamatan Towea hanya 8 orang saja. “Mereka tetap harus kami wawancara,” tukasnya.
Sementera untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS), ada 1127 yang daftar tapi hanya 1075 yang lolos adimistrasi. Sisanya ijazahnya bermasalah dan problem administrasi lainnya. “PPS ini tidak tes tulis. Mereka langsung ikut wawancara, 4 November nanti. Kami akan bagi lima sona dari 22 kecamatan di Muna,” pungkas Andi Arwin.(mualim)
Editor : Abdi Mahatma