LENTERASULTRA.com-Samurabi geram luar biasa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (PMPD) Muna ini kesal setelah mendengar ada 122 kepala desa di daerah itu yang berangkat ke Jakarta, belum lama ini.
Sebagai instansi yang mengurusi urusan kepala desa di kabupaten, Samurabi merasa jabatannya dikangkangi. “Berangkat tanpa pamit itu, mencerminkan ketidakpatuhan terhadap atasan,” kesal Samurabi, seperti disampaikannya ke jurnalis lenterasultra.com, Selasa (17/10) lalu.
Kabar yang ia dengar, 122 kepala desa itu hanya pamit ke sekretaris dinas. Setahu Samurabi, para kades itu berangkat 7 Oktober lalu. “Yang pasti, mereka berangkat tanpa koordinasi. Duit dari mana itu,” tanyanya.
Informasi yang diperoleh pejabat ini, para kepala desa itu berangkat mengikuti bimbingan teknis di Jakarta. Hanya saja ia heran, karena mereka tanpa pamit sehingga surat tugas atau perintah perjalanan entah diterbitkan siapa.
“Saya persilahkan jika aparat mau memproses ini karena keberangkatan untuk Bintek ini saya duga menyalahi aturan,” tandasnya. Ia khawatir, jangan sampai anggaran dana desa “dicubit” untuk perjalanan kali ini.
Kepala Desa Labasa, Kecamatan Tongkuno Selatan, bernama Oskar mengakui jika dirinya adalah salah satu peserta Bintek yang ke Jakarta. Katanya, ia dan kawan-kawannya terbang ke ibukota untuk ikut bimbingan peningkatan kapasitas kepala desa dan aparatur desa.
“Kami pakai Alokasi Dana Desa sebesar Rp 5 juta plus dana sendiri. Disetor ke panitia penyelenggara Bintek. Ini memang tidak ada dalam aloasi APBDes,” akunya.
Urusan kepala desa di Muna yang suka berjamaah keluar daerah dan kemudian jadi masalah sudah pernah terjadi di daerah itu. Setahun lalu, lebih dari 100 kepala desa harus diperiksa jaksa karena pergi studi banding ke Jogyakarta.
Kali ini agak resmi karena disetujui DPMPD Muna. Mereka mengumpulkan duit Rp 10 juta seorang untuk tiket dan akomodasi kala mengunjungi Desa Kareng Rejek dan Panggul Harjo di Yogua, akhir tahun 2015 lalu.(mualim)
Editor : Abdi Mahatma