Anggaran Terbatas, Damkar Sulit Disiagakan di Kabaena dan Poleang
KENDARI, LENTERASULTRA.COM-Tragedi kebakaran di wilayah Poleang dan Pulau Kabaena di Kabupaten Bombana bukan sekali dua terjadi. Tiap kali peristiwa serupa berulang, tuntutan agar pemerintah menyiagakan mobil pemadam kebakaran (Damkar) di dua wilayah itu ikut mencuat. Sayangnya, hal itu sulit diwujudkan pemerintah daerah. Padahal, Bombana sudah berdiri sejak tahun 2003.
“Anggaran kita terbatas. Tidak ada biaya operasional petugas dan pemeliharaan unit jika kami siagakan di Poleang dan Kabaena,” kata Pajawa Tarika, Kasat Pol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bombana. Makanya, setelah ia menjabat di instansi tersebut awal Februari lalu, hal pertama yang ia lakukan adalah menghitung kebutuhan anggaran untuk memindahkan unit Damkar ke Kabaena dan Poleang, termasuk menyiapkan biaya operasional bagi petugas.
Hitungan Pajawa, kebutuhan institusinya adalah Rp 183 Juta untuk tahun 2026 ini. Menurutnya, hal tersebut sudah ia konsultasikan ke Badan Keuangan Daerah (BKD) agar permintaan instansinya bisa dipenuhi. Saat ini, kata Pajawa, menunggu restu Bupati Bombana terkait permintaan anggaran tersebut. Menurutnya, menjadi mustahil memindahkan unit mobil pemadam ke wilayah lain jika tak ditopang biaya operasional termasuk pemeliharaan alatnya.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Damkar Bombana, Waridin Amdin mengakui bahwa pembiayaan menjadi kendala pihaknya untuk memindahkan dua unit mobil ke Poleang dan Kabaena. “Unitnya siap. Ada dua mobil. Masing-masing ke Kabaena kita pusatkan di Sikeli, dan ke Poleang kita rencana tempatkan di Boepinang,” kata Waridin saat dihubungi lenterasultra.com, Minggu (15/3) petang.
Ia menyebut bahwa petugas sudah disiapkan pihaknya, dan sudah dilatih untuk mengoperasikan mobil pemadam termasuk bagaimana mengedukasi masyarakat menangani peristiwa kebakaran. Hanya saja, tidak mungkin semuanya tak ditopang dengan pendanaan yang memadai karena ada biaya operasional yang harus disiapkan. Makanya, ia berharap agar usulan pimpinanya terkait anggaran bisa disetujui.
“Sebenarnya ini sangat minimal karena menempatkan unit Damkar ke satu titik itu idealnya ada hanggar. Tidak bisa sembarang di parkir, karena ada prosedur tetap yang harus diikuti. Tapi kondisi terbatas, setidaknya kita bisa siagakan dulu ke Kabaena dan Poleang agar bisa dimanfaatkan jika ada peristiwa kebakaran. Selama ini, kita sering jadi sasaran kemarahan masyarakat karena tidak adanya unit Damkar di Kabaena dan Poleang itu,” urai pria yang akrab disapa Ledi ini.(abi)
