Tuntaskan Jalan dan RS Kabaena, Pemda Bombana Ajukan Pinjaman Rp 250 M

KENDARI, LENTERASULTRA.COM-Cinta Burhanuddin dan Ahmad Yani terhadap Pulau Kabaena memang bukan cinta biasa. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bombana tersebut tak mau terlalu lama melihat infrastruktur dasar wilayah itu tertinggal terlalu jauh dari daerah lain. Keluhan soal jalan hingga fasilitas kesehatan yang tak memadai jadi perhatian utama keduanya. Makanya, Pemda Bombana memastikan jika tahun 2026 ini, pengaspalan jalan poros di Kabaena akan berlanjut pembangunan rumah sakit diteruskan.

“APBD kita terbatas, sulit jika mengandalkan anggaran daerah. Kita harus kreatif bagaimana mengejar ketertinggalan itu. Makanya, saya bersama Pak Bupati putuskan mengajukan pinjaman ke Bank Sultra untuk membiayai proyek-proyek fundamental dan sangat prioritas. Opsi yang kami ajukan itu jumlahnya Rp250 Miliar,” kata Ahmad Yani, Wakil Bupati Bombana saat menghubungi lenterasultra.com, menyampaikan informasi terbatas itu, Kamis (12/3).

Ia mengaku sudah mendapat lampu hijau dari Bank Sultra, setelah dua kali menggelar pertemuan. Nantinya, kata Ahmad Yani, pinjaman dari Bank Sultra tersebut dengan estimasi Rp 50 M akan digunakan untuk membiayai pengaspalan jalan poros di Pulau Kabaena, khususnya dari Pelabuhan Tanjung Pising hingga Desa Tedubara, di Kabaena Utara. Selain itu, untuk melanjutkan pekerjaan di poros Dongkala-Pongkalaero. “Tapi nanti kita lihat titiknya dimana, mungkin di titik tertentu. Fokus kita di Pising-Tedubara dulu,” katanya.

Selain untuk jalan, mantan Wakil Ketua DPRD Bombana itu bilang, fokus utama pemerintah adalah melanjutkan pembangunan RS Tipe D yang ada di Baliara, Kabaena Barat. Rumah sakit ini harus selesai secara fisik dan memiliki Alat Kesehatan (Alkes) dengan teknologi terbaru. Anggaran dari pinjaman ke Bank Sultra itu, dialokasikan sekitar Rp 30-an M untuk menyelesaikan rumah sakit tersebut.

“RS di Kabaena itu harus segera diselesaikan. Dinas Kesehatan bilang, bisa selesai di angka Rp50 M, tapi itu terlalu besar. Kita turunkan di Rp 30 M, dan itu sudah harus berfungsi akhir tahun nanti. Kita sangat butuh, karena nyaris tiap hari ada saja keluhan terkait pasien rujukan yang kritis. Sulit transportasi, biaya membengkak dengan potensi sembuh yang tidak lebih besar. Rumah sakit di Kabaena itu harus kelar tahun ini dan berfungsi. Informasi yang saya dengar, tahun lalu ada 2000 an pasien rujukan masuk RS Tanduale. Itu artinya, kebutuhan hadirnya rumah sakit di Kabaena itu sudah sangat urgen,” beber Ahmad Yani.

Setelah jalan dan rumah sakit di Kabaena, dana yang dipinjam dari Bank Sultra itu juga untuk menyelesaikan berbagai ketertinggalan infrastruktur dasar di ibukota Rumbia termasuk di wilayah Poleang. Tentu saja, semuanya bergantung berapa yang bisa disetujui Bank Sultra dan berapa rasionalisasi kemampuan daerah membayarnya. Kata Yani, pinjaman seperti ini disebut pinjaman menengah dan harus selesai sebelum masa jabatan berakhir.

“Kita akan sampaikan ini secara resmi ke DPRD Bombana, meminta persetujuan lembaga itu karena seperti itu aturannya termasuk ke Kementerian Keuangan, karena ini menyangkut fiscal daerah. Kita pinjam, yang jadi agunan ini APBD. Tiap tahun dicicil. Semua pihak harus tahu dan memberi persetujuan,” kata Wakil Bupati Bombana periode 2025-2030 tersebut. Ia menegaskan sudah menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) bahkan memimpin pembahasan masalah ini dengan dinas terkait yang jadi leading sektor anggaran tersebut.

“Semua konsep di KAK sudah matang. Saya tinggal menunggu Pak Bupati kembali dari luar daerah, saya laporkan semua. Bagaimanapun, beliau adalah penentu semuanya. Saya operator lapangannya. Tapi rencana ini memang sudah lama kami bahas. Beliau tidak keberatan, karena memang ruang fiskal kita terbatas jadi harus ada terobosan begini kalau mau maju. Termasuk soal angka yang realistis, semuanya tergantung kembali Pak Bupati. Saya tunggu beliau, untuk laporkan semua,” tukas mantan Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Bombana ini.

Meski dalam proyeksi pinjaman itu adalah Rp250 Miliar, dan Bank Sultra secara prinsip bisa mengabulkan, Ahmad Yani sadar bahwa itu mungkin terlalu besar dan membebani angsurannya di APBD. Makanya, pihaknya tentu bakal menyampaikan hal ini ke DPRD untuk dibahas bersama, sekaligus mempertimbangkan kemampuan APBD menanggungnya. “Mudah-mudahan bisa sampai Rp200 yang kita sepakati semua. Dan kita berharap 40 persennya itu untuk Kabaena nanti,” pungkasnya.(abi)