Mulai Operasi, Ambulance Laut Kabaena Parkir di Pising
BOMBANA, LENTERASULTRA.COM-Masyarakat Pulau Kabaena yang selama dua pekan terakhir menjerit di media sosial gegara tak tersedianya ambulance laut-mengangkut pasian rujukan serta jenazah yang wafat setelah gagal berobat-akhirnya kini bisa bernapas lega. Pemkab Bombana mengambil tindakan cepat dan taktis dengan mengalihfungsikan speed boat milik Dinas Perhubungan, sembari menunggu tuntasnya proyek pengadaan dua unit speed boat yang disiapkan jadi ambulance laut resmi.
Speed boat milik Dinas Perhubungan itu bakal “diparkir” di sekitar pelabuhan Tanjung Pising, Kabaena Utara. Angkutan tersebut sudah bisa digunakan sejak Selasa (20/1). Puskesmas di Pulau Kabaena bertanggungjawab untuk mengurusi semua hal terkait dokumen rujukan terhadap pasien termasuk berkomunikasi dengan pengelola ambulance laut tersebut untuk diberangkatkan ke Kasipute, Bombana.
“Kita juga merekomendasikan agar pemerintah membangun hangar agar ambulance laut dan speed boat milik Pemda tidak selalu rusak. Jadi dibuat tempat perlindungan, saat tak digunakan tetap bisa terawat dengan baik,” jelas Iskandar, Ketua DPRD Bombana usai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan dan kepala puskesmas se Pulau Kabaena di Kantor DPRD Bombana di Rumbia, Selasa (20/1).
Ketua PKB Bombana itu juga mempertanyakan dan meminta penjelasan resmi dari Dinas Kesehatan terkait pengadaan dua unit ambulance laut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2025. “Ternyata, itu gagal akibat pemenang tendernya tidak bisa menyediakan barangnya. Jadi kontraknya diputus November lalu. Jadi kami minta Dinkes agar diadakan kembali tahun 2026 ini,” jelasnya.
DPRD, kata Iskandar, meminta Dinkes untuk menganggarkan kembali pengadaan ambulance laut pada tahun 2026 dengan nilai menunggu hasil akumulasi kebutuhan dari perencanaan dinas kesehatan. Katanya, kebutuhan akan angkuta itu benar-benar vital dan menjadi pelayanan dasar masyarakat Bombana, khusunya yang berada di kepulauan. Sampai proyek itu tuntas, untuk sementara, Dinkes meminjam speed boat operasional Dinas Perhubungan.
“Semua biaya rujukan pasien, mulai dari bahan bakar dan upah ABK Kapal mekanismenya ditanggung oleh pemerintah daerah melalui dinas kesehatan, karna hal tersebut sudah diporsikan anggarannya melalui DPA Dinkes,” urai Iskandar. Ia berharap, dengan langkah taktis dari Pemda, masalah masyarakat Pulau Kabaena bisa sedikit teratasi sampai hadirnya dua unit pengadaan tahun 2026.
Selain fokus pada upaya darurat penanganan masyarakat yang sakit dan butuh rujukan ke RS Tanduale Bombana, DPRD meminta kepada Dinas Kesehatan menganggarkan penyelesaian pembangunan rumah sakit tipe D di Baliara, Kabaena Barat. Rumah sakit ini menjadi opsi utama pelayanan kesehatan prima di Pulau Kabaena agar tak selalu dirujuk.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Bombana, Darwin mengatakan jika keluhan terkait selalu ada pasien yang dirujuk dari Pulau Kabaena itu akibat tidak memadainya pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan pertama yakni Puskesmas. Makanya, solusi paling ideal adalah melanjutkan pembangunan RS Tipe D di Baliara.
“Kita masih butuh anggaran sekitar Rp30-an Miliar untuk menuntaskan proyek rumah sakit itu. Kekurangannya saat ini tinggal selasar dan tentu saja alat kesehatan (Alkes) dan Nakes yang cukup baik itu dokter maupun tenaga perawat,” kata Darwin, beberapa hari lalu kepada lenterasultra.com. Andai tak ada pengurangan dana transfer dari pusat, ia yakin, APBD Bombana bisa dialokasikan untuk menambah progress pengerjaannya.(abi)
