RAPBD 2023 Disetujui Dibahas, Fraksi DPRD Bombana Ramai-Ramai Puji Program Pj Bupati

187
Sekretaris Daerah Bombana, Man Arfa (dua dari kiri) mewakil atasannya Pj Bupati, Burhanuddin menerima dokumen pandangan fraksi-fraksi terkait RAPBD Bombana dari Wakil ketua DPRD Bombana, Ardi (tiga dari kanan). Foto : Adhi

 

BOMBANA, LENTERASULTRA.COM- Enam fraksi di DPRD Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara menyetujui pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Raperda) tahun 2023. Kesimpulan kesepatan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi, Kamis, 17 November 2022. APBD Bombana 2023 ditargetkan mencapai 1 Triliun 13 Milyar lebih.

Ketua Fraksi Nasdem berkarya Zalman misalnya, mengapresiasi capaian keberhasilan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bombana diberbagai sektor dalam mendukung program pemerintah daerah untuk membangun daerah lebih maju. Terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), fraksi Nasedem Berkarya harus lebih ditingkatkan semaksimal mungkin salah satunya dengan membentuk organisasi perangkat daerah baru yakni, Dinas Pendapatan Daerah untuk lebih fokus mengurus persoalan PAD.

Fraksi Nasdem Berkarya juga menyoroti pajak tambang galian c. Fraksi gabungan Partai NasDem dan Partai Golkar ini mempertanyakan dasar hukum dan regulasi Pemda Bombana dalam memungut pajak galian c. “Kami juga menghimbau kepada Pemda Bombana agar pembangunnan di bidang infrastruktur dibangun secara merata seperti jalan, jembatan dan irigasi agar seluruh masyarakat dapat merasakan kesejahteraan,” kata Zalman.

Sementara fraksi kebangkitan dan keadilan memberi beberapa catatan khusus RAPBD 2023. Melalui juru bicaranya, Nurkolis, memberi tujuh catatan yang harus menjadi perhatian serius Pemda Bombana khususnya para Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Diantaranya, masing-masing OPD agar lebih serius dan berkomitmen dalam menyahuti dan menindaklanjuti aspirasi yang ada di masyarakat, baik yang diterima DPRD pada saat melaksanakan reses maupun dari hasil Musrembang yang telah dilaksanakan pihak eksekutif sebagai respon dan rasa peduli terhadap masyarakat.

Sekretaris daerah Bombana, Man Arfa. Foto : Ist

 

Fraksi kebangkitan keadilan juga meminta kepada pemerintah khususnya OPD kesehatan agar pelayanan rumah sakit Tanduale yang belum lama ditempati terdapat beberapa fasilitas sarana dan prasarana yang perlu diperbaiki, diperhatikan ketersediaan, fungsi maupun penunjang kebutuhan rumah sakit tersebut.

Fraksi gabungan dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera ini juga mengingatkan kepada Pemda Bombana agar memberi perhatian serius terhadap dua jembatan penghubung yang ada di Desa Akacipong dan Desa Tampa Bulu yang merupakan jalur aktif dalam menjalankan aktivitas perekonomian masyarakat. “Kami harap kali ini dapat diperhatikan serius serius,” kata Nurkolis.

Fraksi Kebangkitan Keadilan juga meminta kepada Pemda Bombana agar membangun gedung worskop pendidikan dan pelatihan ketrampilan masyarakat demi meningkatkan kualitas kemampuan dalam mengelola sumberdaya yang ada. Selain itu, bantuan pemberdayaan masyarakat di kecamatan tetap dipertimbangkan untuk diporsikan ditahun 2023 dengan alokasi kurang kebih 200 juta rupiah.

Fraksi Perjuangan Demokrasi melalui juru bicaranya sekaligus ketua fraksi Rumiyanto, mengapresiasi dan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang menitik beratkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pembangunan manusia dalam mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dengan memproritaskan empat pembangunan prioritas.

Meski demikian, fraksi dari gabungan Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini memberikan beberapa saran. Diantaranya, Pemda melalui OPD teknis agar dapat merealisasikan lanjutan pembangunan jembatan sungai Lausu di Desa Tinabite, Kecamatan Lantari Jaya karena jembatan tersebut merupakan satu-satunya akses masyarakat Desa Tinabite menuju ibu kota Kabupaten Bombana dan  wilayah lainnya.

Dari kiri : Anggota DPRD Bombana Yuslia, Salma, Akmal saat mengikuti rapat paripurna pandangan fraksi-fraksi di gedung DPRD Bombana, Kamis, 17 November 2022. Foto : Adhi

 

“Pada tahun anggaran 2017 telah digelontorkan anggaran hampir 1 milyar rupiah untuk pembangunan jembatan tersebut, namun karena satu dan lain hal sehingga aktivitas pembangunan jembatan tidak selesai,” kata Rumiyanto. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bombana ini juga meminta kepada Pemda Bombana agar dapat merealisasikan dan menganggarkan normalisasi sungai Tanah Poleang dikarenakan setiap musim hujan, pemukiman warga disekitarnya terendam banjir termasuk tanaman pertaniannya sehingga merugikan masyarakat.

Sedangkan Ketua Fraksi Persatuan Nurani, Amiadin menilai empat program prioritas pembangunan di tahun 2023 telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Bombana secara umum yang dari segi geografis terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan yang sangat membutuhkan konektivitas dalam arti luas. Gabungan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Hati Nurani Rakyat juga menyoroti kehadiran puluhan perusahaan pertambangan dan perkebunan di Bombana. Kata Amiadin, kehadiran perusahaan tersebut telah membawa dampak besar dari segi lingkungan, sosial dan ekonomi kepada masyarakat. “Dibutuhkan ketegasan pemerintah daerah terhadap para investor yang ada saat ini untuk patuh terhadap komitmen pelestarian lingkungan, pemberdayaan ekonomi dan memprioritaskan tenaga kerja lokal,” kata Amiaddin.

Fraksi Gerindra melalui ketuanya, Andi Wawan Idris mengapresiasi Pj Bupati Bombana karena selama kepemimpinannya telah banyak membuka ruang-ruang diskusi secara terbuka dalam menjaring aspirasi masyarakat Bombana untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan mendasar. Meski begitu fraksi Gerindra berharap agar kebiasaan positif ini tidak hanya dilakukan diawal-awal masa jabatan sebagaimana lazimnya pimpinan yang baru menjabat.

Anggota DPRD Bombana berdiskusi usai mendengar rapat paripurna pandangan fraksi di DPRD Bombana. Foto : Adhi

 

Sedangkan Fraksi Partai Amanat Nasional melalui juru bicaranya, Askhar menyarankan enam hal terkait RAPBD Bombana 2023. Diantaranya, menyoroti hilangnya program pengadaan bibit kelapa sawit untuk 20 hektar di RAPBD 2023. Padahal saat rapat kerja dengan Tim TAPD dengan Dinas Pertanian waktu pembahasan KUA PPAS program tersebut ada dan sudah disepakati. (ADV)

Penulis dan editor  : Adhi

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

BERITA TERBARU