Dana Diklaim Ada, Bendahara OPD di Bombana Tetap Menjerit Tidak Ada Uang

279
Anggota DPRD Bombana saat menggelar rapat paripurna Senin (20/6/2022). Saat rapat ini, anggota dewan mengungkap kekosongan kas di Pemda Bombana. Foto : Adhi

 

BOMBANA, LENTERASULTRA.COM- Kekosongan kas di Pemda Bombana masih dikeluhkan hampir semua pengambil kebijakan dan pengelola  keuangan di hampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Betapa tidak, mereka menjerit tidak bisa berbuat banyak karena berbagai permintaan dana untuk kebutuhan kantor tidak ada, padahal sudah berhari-hari diajukan di Badan Keuangan Daerah. Parahnya, isu kas kosong ini terjadi menjelang dua bulan kepemimpinan Tafdil, sebagai Bupati Bombana untuk periode kedua.

“Sudah lama saya ajukan GU (ganti uang) dan TPP (tambahan penghasilan pegawai) di BKD (Badan Keuangan Daerah), sampai sekarang belum juga dibayarkan,” kata salah satu bendahara OPD yang meminta namanya tidak ditulis, saat di temui di kantornya, pada Selasa, 21 Juni 2022.

Bendahara ini mengatakan, akibat belum direalisasikan permintaan GU tersebut, berbagai kegiatan di kantornya terbengkalai karena tidak bisa dilaksanakan. “Bagaimana mau terlaksana kegiatan kantor kalau tidak ada uang,” sambungnya.

Hal yang sama juga diungkapkan bendahara dari OPD lainnya. Ditemui ditempat terpisah, bendahara ini bercerita, sejak dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran bulan berjalan lengkap, dia sudah mengajukan permintaan dana di BKD. Namun ironisnya, setelah hampir satu bulan diajukan, permintaan dana tersebut tak kunjung dibayarkan. “Surat perintah pembayaran sudah dibuat dan diajukan ke BKD, tapi belum dibayarkan sampai hari ini. Saya sudah tanyakan di keuangan, tapi dijanjikan akan dibayar di awal bulan Juli nanti,” katanya.

-IKLAN-

Dua bendahara ini mengaku jika persoalan ini juga dialami hampir semua OPD di Kabupaten Bombana. Mereka dipastikan juga mengeluhkan hal yang sama, tetapi mereka kemungkinan takut tidak mengungkapkan hal ini. Namun akibat tidak adanya uang di kas Pemda Bombana, menyebabkan berbagai kegiatan rutin OPD tidak bisa dilaksanakan termasuk pembayaran TPP. “Kalau pembayaran TPP yang terhambat pembayarannya beragam. Ada yang satu bulan, dua bulan hingga tiga bulan,” kata bendahara ini.

Selain itu, berbagai kegiatan operasional kantor seperti perjalanan dinas, makan dan minum, alat tulis kantor (ATK), penggadaan, cetak dan pembayaran honorarium pegawai tidak bisa dilakukan akibat tidak adanya uang. Tidak dibayarkannya perjalanan dinas diakui salah satu kepala bidang di salah satu OPD. Katanya, SPJ (surat pertanggungjawaban) perjalanan dinasnya sudah diserahkan kepada bendaharanya sejak dua pekan lalu. “Sampai sekarang belum dibayarkan. Saya sudah tanya bendahara, jawabannya permintaan dana belum direalisasikan karena uang di kas daerah kosong,” kata pejabat yang baru saja dikukuhkan dijabatan yang sama saat ditemui di kantornya, Selasa, 21 Juni 2022.

Dua bendahara ini mengaku tidak mengetahui pasti apa penyebab sehingga permintaan dana di BKD belum direalisasikan. Padahal jika dibandingkan dengan beberapa bulan lalu, pembayaran selalu lancar dan tidak ada kendala.

Sekretaris daerah Bombana Man Arfa membantah terjadi kekosongan anggaran di kas Pemda. “Nda (tidak),” jawab Man Arfa saat dikonfirmasi terkait isu kekosongan anggaran di kas Pemda, usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Bombana, Senin, 20 Juni 2022.

Penulis dan Editor : Adhi

Komentar Facebook

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

BERITA TERBARU