Dinilai Tidak Transparan, Seleksi Direktur PDAM Baubau Dituding Sarat Nepotisme

121
Budi Amin, salah satu peserta seleksi direktur PDAM Kota Baubau. Ist. 

KENDARI, LENTERASULTRA.COM – Seleksi Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Semerbak Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra) menuai protes dari peserta. Pasalnya pengumuman setiap tahapan tidak transparan dan sarat nepotisme karena diduga meloloskan kelurga Wali Kota Baubau.

Salah seorang peserta seleksi, Budi Amin, memprotes pengumuman yang dikeluarkan oleh tim panitia seleksi (Pansel), Senin (12/10/2020). Dari 9 calon direktur, termasuk dirinya, 3 nama ditetapkan sebagai peserta yang telah memenuhi persyaratan dan lolos ke tahap selanjutnya.

Menurut Budi, dalam pengumuman itu, Pansel tidak menyertakan skoring hasil penilaian dari awal tahapan hingga saat ini, sehingga ia merasa proses ini janggal dan tidak objektif.

“Seharusnya di semua tahapan harus diumumkan nilainya, di-rangking, indikator penilaiannya harus jelas supaya kita peserta puas dengan pengumuman ini. Di pengumuman ini tidak jelas, nomor satu nilainya berapa tidak jelas,” keluh Budi Amin saat ditemui di Kendari.

BACA JUGA:  Partai Gerindra Rekomendasikan Rajiun Tumada-La Pili Dalam Pilkada Muna

Transparansi itu, kata Budi, penting untuk dilakukan. Sebab menurut dia, PDAM bukan perusahaan keluarga, melainkan milik daerah dan harus dikelola secara profesional. Akhirnya, ia menaruh curiga, proses seleksi ini sarat nepotisme. Karena ada keluarga Wali Kota Baubau yang diloloskan.

“Dalam daftar nama yang lolos di tiga besar itu ada keluarga Wali Kota Baubau, istri dari nama yang lolos itu adalah kemenakan langsung dari kuasa pemilik modal (Wali Kota Baubau) dan itu melanggar aturan,” ungkap dia.

Dia pun meminta agar proses tersebut diulang sejak tahapan pertama dan meminta Komisi I DPRD Baubau, agar membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menyelidiki masalah itu.

“Sebagai lembaga pengawasan, proses seleksi seperti harus diawasi,” tukas dia.

Senada dengan itu, peserta yang lain Alamsyah menilai, porsi penilaian untuk psikotes 40 persen terlalu besar, sementara untuk psikotes sendiri kata dia tidak terlalu masuk akal.

BACA JUGA:  Peduli Covid-19, Pemkot Kendari Open Donasi

“Penilaian tidak ada transparansi, sehingga tiba-tiba muncul tiga nama. Kita tidak melakukan komplen sejak awal seleksi, karena kami mengira prosesnya sesuai harapan, tapi faktanya tidak sesuai,” kata Alamsyah saat dihubungi melalui telepon.

Dia juga melihat ada dugaan nepotisme yang terjadi dalam proses seleksi. Nama yang diloloskan dalam urutan kedua itu adalah keluarga Wali Kota Baubau. Alamsyah mengaku tak mempersoalkan urutan nama, hanya saja penilaian yang tidak transparan.

“Saya menganalisa dulu, melihat dulu persoalan ini dengan fakta-fakta yang ada, artinya secara prinsip wajar untuk menyuarakan, tidak memprotes hasil dari (Pansel) kita menghargai keputusan pansel tapi kita ingin ada transparansi,” pungkasnya. (C)

Reporter: Laode Ari

Editor: Wulan

Komentar Facebook

Get real time updates directly on you device, subscribe now.