PBM Tatap Muka Mulai Juli, Wali Siswa Minta Pemerintah Jangan Gegabah

1.617
Foto: Ilustrasi.

KENDARI, LENTERASULTRA.COM – Pemberlakuan proses belajar mengajar (PBM) secara tatap muka di sekolah akan segera dibuka kembali pada tahun ajaran baru Juli 2020. Protokol kesehatan di masing-masing satuan pendidikan, baik SMA, SMK dan SLB mulai dicanangkan. Meski demikian, wacana tersebut menuai protes dari orang tua siswa. Mereka tidak ingin menyekolahkan putra-putri hingga pandemi Covid-19 benar-benar usai.

Seperti diketahui, Penerimaan peserta didik baru (PPDB) akan dimulai pada 28 Juni. Pasca PPDB tersebut satuan pendidikan akan melakukan PBM di sekolah pada tahun ajaran baru, tepatnya pada 13 Juli 2020.

Salah satu orang tua siswa yang anaknya bersekolah di SMA 1 Kendari, Marani menganggap, kebijakan tersebut terlalu terburu-buru. Ia mengaku, baru berani menyekolahkan anaknya setelah wabah Covid-19 benar-benar usai.

BACA JUGA:  Berdamai dengan Corona, Satgas Mubar Siap Hadapi New Normal

“Mereka buru-burukan apa? Nda mau kasi selesai dulu ini virus. Kebijakannya pemerintah ini ada-ada saja. Mereka mau tanggung jawab ka kalau sampai da kenapa-napa anaknya kita?” tegasnya.

Wali siswa SMA Lainnya, Mala pun tak menginginkan adanya PBM dalam situasi seperti ini. Terlebih ia yang hars bekerja, tak bisa menjamin apakah dalam perjalanan, adiknya aman dari bahaya penyebaran Covid-19.

“Siapa yang bisa menjamin perjalanan sekolah, tiba di sekolah, terus pulangnya lagi. Saya sebagai walinya, masih harus bekerja dan tidak bisa baku jaga terus. Jangan sampai ada yang tidak bergejela dengan ini virus kemudian tertular,” keluhnya.

Terkait pemberlakuan new normal di lembaga pendidikan, Ketua PGRI Sultra, Dr. Abdul Halim Momo, M.Si, meminta pemerintah mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.

BACA JUGA:  Gubernur Ali Mazi : New Normal Bukan Berarti Covid-19 Sudah Hilang

“Tapi pemerintah harus tanggung jawab jika terjadi ledakan besar korban positif Covid-19, khususnya di lingkungan sekolah,” ujarnya.

Pihaknya tidak menginginkan keputusan pemerintah tersebut terkesan dipaksakan dan gegabah, sementara jumlah korban Covid-19 bukannya berkurang, tapi justru semakin bertambah.

“Sebagai pendidik, kita tidak ingin generasi muda didikan kami menjadi korban kebijakan pemerintah di tengah mewabahnya Covid-19,” tegasnya. (B)

Reporter: Herlis Omputo Sangia

Editor: Wulan

Komentar Facebook

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

BERITA TERBARU