Penerapan Lockdown di Busel Dinilai Cacat Hukum

874
Tokoh Pemuda Batuatas, Busel, La Aliwadi

KENDARI, LENTERASULTRA.COM– Keputusan Satuan tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan Batuatas, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra) menuai protes dari tokoh pemuda di daerah itu. Langkah yang ditempuh Satgas Kecamatan dalam mengantisipasi pandemi virus corona dengan menutup wilayah di pulau itu dianggap cacat hukum.

La Aliwadi salah satunya. Kata penduduk di Desa Batuatas Liwu, Kecamatan Batuatas, Buton Selatan ini, dengan keputusan lockdown itu, berarti semua aktivitas masyarakat di pulau ditengah-tengah laut lepas dengan penduduk sekitar 10 ribuan jiwa itu jadi serba terbatas. Apalagi ada ancaman sanksi denda hingga lima juta rupiah bagi yang melanggar. “Apa dasar hukumnya sanksi denda itu. Ini harus dievaluasi keputusannya. Termasuk pakah lockdown atau karantina wilayah,” katanya.

Kata tokoh pemuda yang kini berprofesi sebagai pengacara di Makassar, Sulawesi Selatan ini, penerapan lockdown dalam rapat satgas Kecamatan Batuatas tersebut sangat tidak tepat dan menimbulkan polemik apalagi disertai denda. La Aliwadi bilang, dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, tidak ada istilah lockdown. Yang ada adalah karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah Sakit atau pembatasan sosial berskala besar (Pasal 49).

Kedua, apabila suatu daerah di karantina sebagaimana merujuk pasal 8, setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina.  Selain itu,  selama karantina wilayah berlangsung, maka kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggungjawab pusat dengan melibatkan pemerintah daerah dan pihak yang terkait (pasal 55 ayat (1) dan (2) ).

BACA JUGA:  Satu PDP Asal Konawe Utara Meninggal di RSUD Bahteramas
BACA JUGA:  Pasien Covid-19 di Sultra Dalam Perawatan Naik Hingga 43 persen

Tidak hanya itu, dalam UU nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan tidak ada istilah denda, yang ada adalah  sanksi administrasi berupa: a. peringatan, b. denda administrasi dan atau, c. pencabutan izin, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan pasal 21. Aliwadi juga mempertanyakan rujukan aturan dari denda tersebut, serta dimana penyetoran hasil dendanya dan untuk apa peruntukannya.

“Kalau kita hubungkan dengan surat yg di keluarkan satgas Kecamatan Batuatas pada Poin 5 adalah cacat secara hukum dan bertentangan dengan UU no. 6 tahun 2018. Mari bersama melawan COVID 19, dengan cara menerapkan keadilan   sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang,” ungkap La Aliwadi, kepada wartawan lenterasultra.com.

Penulis : Adhi

Komentar Facebook

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Ruangan komen telah ditutup.

error: Content is protected !!