Tak Penuhi Unsur, Polda Sulsel Hentikan Penyelidikan Ijazah Palsu Bupati Buteng

252

 

Ketgam: Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Sulsel Kombes Pol Ibrahim Tompo

BUTON TENGAH, LENTERASULTRA.COM: Polda Sulawesi Selatan telah menghentikan proses penyelidikan dugaan ijazah palsu Bupati Buton Tengah (Buteng) H. Samahuddin SE, dengan nomor: LPB/ 439/XI/2019/ SPKT, tanggal 30 November 2019 tentang tindak pidana pemalsuan surat dan/atau menggunakan surat palsu.

Hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terlapor yang dikaitkan dengan barang bukti tidak relevan dan tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP.

Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Sulsel, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan dari berbagai pihak dengan melihat data, berkas administrasi dan keterangan dari pihak yang kompeten dari instansi yg berwewenang serta dikaitkan dengan aktivitas kemahasiswaan, sangat relevan dengan bukti-bukti administrasi.

BACA JUGA:  Dua Begal Sadis Berstatus Pelajar di Kendari Diringkus Polres Kendari

“Didukung pula dengan saksi-saksi bahwa yang bersangkutan melaksanakan kuliah sejak Tahun 2003/2004, dan lulus hingga tahun 2011,” tuturnya saat dikonfirmasi melalui Via Whatsapp, Senin (23/3/2020).

Begitu pula dengan Ijazah, lanjutnya, bahwa Ijazah tersebut dikeluarkan oleh lembaga kompeten serta registrasi administrasi oleh pejabat berwenang dan sah.

Dengan demikian penyidik berkesimpulan bahwa terhadap  Laporan Polisi Nomor. : LPB/ 439/XI/2019/ SPKT, tanggal 30 November 2019 tentang tindak pidana pemalsuan surat dan/atau menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP pidana tidak terpenuhi unsur Pasal 263 KUHP Sehingga proses tersebut Untuk dihentikan penyelidikannya (SP2HP.A.2).

BACA JUGA:  Sidak, Pemprov Sultra Jamin Stok Pangan Cukup Sampai Enam Bulan

“Fakta- Fakta yang terungkap dalam gelar perkara, unsur ┬áPasal 263 KUHP tidak terpenuhi, hasil gelar perkara eksternal sependapat untuk menghentikan proses penyelidikannya dengan alasan hukum tidak terpenuhi unsur pasal yang disangkakan kepada terlapor. Perkembangan hasil gelar perkara eksternal kepada pelapor melalui SP2HP A.2 dan tembuskan para pihak” pungkasnya. (B/P3)

Editor: Fiyy

Komentar Facebook