Berikut Deretan Provinsi Paling Korup Versi KPK

32979
Ketua KPK, Agus Rahardjo. (NANAN/LENTERASULTRA.COM)

KENDARI, LENTERASULTRA.COM – Ketua  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo membeberkan daftar provinsi yang pejabatnya paling korup di Indonesia.

Berdasarkan data dari KPK  mencatat sepanjang tahun 2004-2019, 25 dari 34 Provinsi di Indonesia, Provinsi Jawa Timur sebagai daerah paling banyak pejabatnya terkena kasus korupsi.

Berikut daftarnya :
1. Provinsi Jawa Timur sebanyak 85 kasus
2. Provinsi Jawa Barat sebanyak 84 kasus
3. Provinsi Sumatera Utara sebanyak 60 kasus,
4. Provinsi DKI jakarta sebanyak 59 kasus
5. Provinsi Riau  sebanyak 45 kasus
6. Provinsi Jawa Tengah sebanyaj 43 kasus
7. Provinsi Lampung sebanyak 25 kasus
8. Provinsi Banten sebanyak 24 kasus
9. Provinsi Bengkulu sebanyak 22 kasus
10. Provinsi Papua sebanyak 22 kasus
11. Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 18 kasus
12. Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 17 kasus
13. Provinsi Nangro Ace Darussalam  sebanyam 14 kasus
14. Provinsi Jambi  sebanyaj 12 kasus
15. Provinsi Sulawei Utara sebanyak 10 kasus
16. Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 10 kasus.
17. Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 10 kasus
18. Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 9 kasus,
19. Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 8 kasus
20. Provinsi Maluku sebanyak 6 kasus
21. Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 5 kasus
22. Provinsi Bali sebanyak 5 kasus
23. Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak  5 kasus
24. Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 4 kasus
25. Provinsi Sumatera Barat sebangak 3 kasus.

Kata Agus, korupsi yang ada di Indonesia 602 perkara adalah tindak pidana suap. Angka ini, 65% dari total kasus yang ditangani. Kemudian disusul tindak pidana pengadaan barang dan jasa sebesar 195 perkara atau setara 21% dari total kasus yang ditangani.

Kemudian,diurutan ketiga disusul oleh tindak pidana penyalahgunaan anggaran sebesar 5% atau 47 perkara. Selanjutnya kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebanyak 3% atau 31 perkara. Terakhir terkait persoalan pungutan atau pemerasan sebanyak 3% atau 25 perkara.

Dari semua kasus korupsi sudah ada 110 wali kota, bupati dan wakilnya ditangkap oleh lembaga anti rasuah ini.

BACA JUGA:  Empat Jam Diperiksa KPK, Ruksamin Pelit Komentar

“Tidak hanya bupati saja yang ditangkap, akan tetapi kami sudah mengamankan 20 gubernur yang amankan,” ungkapnya Dalam publik hearing atas rencana revisi undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, di Aula sekretariat DPRD Provinsi Sultra, Kamis (7/11/2019).

Selain itu juga, 255 anggota DPR/DPRD yang di OTT oleh KPK karena kasus suap.

Reporter: Nanan
Editor: Restu Fadilah
Komentar Facebook




BERITA TERBARU

Kasus Baru Positif Covid-19 di Kendari Bertambah Tiga, Total 31 Orang

KENDARI, LENTERASULTRA.COM - Kasus pasien yang terkonfirmasi positif di Kota Kendari bertambah 3 orang pada Kamis (09/07/2020). Tiga warga tersebut berasal dari Kecamatan Kadia,...

Waspada Pinjaman Online dan Penawaran Investasi Ilegal, Tawaran Menggiurkan yang Merugikan  

KENDARI, LENTERASULTRA.COM - Fintech peer to peer lending atau yang biasa dikenal pinjaman online ilegal seperti tidak ada habisnya. Setelah menindak ribuan pinjaman tanpa...

Tiba di Sultra, Mendagri Ketemu Kawan Lama dan Pakai “Kampurui” Khas Buton

KENDARI, LENTERASULTRA.COM- Menteri dalam negeri (Mendagri) Prof. Tito Karnavian akhirnya tiba di Sulawesi Tenggara, Kamis (9/7/2020). Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) periode 13 Juli...

Mendagri Larang Bansos Berlabel Nama Kepala Daerah

KENDARI, LENTERASULTRA.COM -  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sulawesi Tenggara akan diselenggarakan serentak Desember 2020. Setidaknya ada tujuh daerah di Sultra yang akan menghelat...

Tewas Disiksa di Kapal China, Mayat ABK Indonesia Disimpan di Dalam Freezer

  BATAM, LENTERASULTRA.COM – Dua Kapal ikan China Lu Huang Yuan Yu 117 dan 118 ditangkap tim gabungan Polda Kepri, TNI AL, BIN Daerah Kepri, Bakamla,...

Tito Karnavian Tantang Calon Kepala Daerah di Sultra Adu Gagasan Terkait Covid-19

KENDARI, LENTERASULTRA.COM - Pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan serentak Desember 2020. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dalam kunjungan kerjanya di Sulawesi Tenggara menantang...

Mendagri Dorong Daerah Godok Perda Wajib Pakai Masker

KENDARI, LENTERASULTRA.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mendorong pemerintah daerah untuk menggodok Perda tentang kewajiban memakai masker. Hal ini diungkapkannya saat melakukan...

Laksanakan Kurban, Warga Diminta Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

KENDARI, LENTERASULTRA.COM  - Hari Raya Idul Adha kini tinggal menghitung hari. Pemerintah Kota  Kendari mengingatkan kepada warganya yang akan berkurban untuk tetap memperhatikan dan...

BERITA TERBARU

Kasus Baru Positif Covid-19 di Kendari Bertambah Tiga, Total 31 Orang

KENDARI, LENTERASULTRA.COM - Kasus pasien yang terkonfirmasi positif di Kota Kendari bertambah 3 orang pada Kamis (09/07/2020). Tiga warga tersebut berasal dari Kecamatan Kadia,...

Waspada Pinjaman Online dan Penawaran Investasi Ilegal, Tawaran Menggiurkan yang Merugikan  

KENDARI, LENTERASULTRA.COM - Fintech peer to peer lending atau yang biasa dikenal pinjaman online ilegal seperti tidak ada habisnya. Setelah menindak ribuan pinjaman tanpa...

Tiba di Sultra, Mendagri Ketemu Kawan Lama dan Pakai “Kampurui” Khas Buton

KENDARI, LENTERASULTRA.COM- Menteri dalam negeri (Mendagri) Prof. Tito Karnavian akhirnya tiba di Sulawesi Tenggara, Kamis (9/7/2020). Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) periode 13 Juli...

Mendagri Larang Bansos Berlabel Nama Kepala Daerah

KENDARI, LENTERASULTRA.COM -  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sulawesi Tenggara akan diselenggarakan serentak Desember 2020. Setidaknya ada tujuh daerah di Sultra yang akan menghelat...