“Nyanyian” Intan Irianti Soal ATM Berjalan, Bikin Direktur Akper Muna Ingin Sumpah

561
Rapat dengar pendapat (RDP) antara Dinkes, Pimpinan Akper, Mahasiswa bersama DPRD diruang komisi III, Selasa (2/10/2018).

MUNA, LENTERASULTRA.COM- Kisruh Akademi Keperawatan (Akper) Muna yang bersengketa sejak 2017 lalu, masih menimbulkan sejumlah persoalan rumit. Ongkos bayar membayar di kampus Bumi Sowite ini, menjadi sorotan utama mahasiswa, lantaran tak seimbang dengan jalannya proses perkuliahan. Tak ayal, kampus itu hanya dijadikan sebagai Anjungan Tunai Mandiri (ATM) oleh pimpinan diinstitut tersebut. “Nyanyian” ATM berjalan yang dilontarkan Intan Irianti Endang, salah seorang mahasiswa Akper semester V ini, membuat Direktur Laode Ondo merasa terpojokkan.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Selasa (2/10) kemarin, sangat keberatan atas pernyataan salah satu mahasiswanya itu. Tuduhan yang dialamatkan pada dirinya terkait biaya pembayaran di kampus, yang tak jelas peruntukkannya, sama sekali tak berdasar. Bahkan, itu tak pernah terjadi. “Saya sangat keberatan. Saya bersumpah, demi Allah, itu saya belum pernah lakukan. Ini saya bawa Al-Qur’an,” pengakuan La Ode Ondo sambil mengeluarkan kitab suci itu dari dalam tas yang ditentengnya.

Kata La Ode Ondo, kalau memang ada pungutan Rp. 100 ribu, Rp 150 ribu dan lain-lain, tanpa jelas peruntukkannya, silahkan dibuktikan secara hukum. Makanya, dirinya meminta mahasiswa untuk minta maaf. Sebab, semua yang dituduhkan, tak berdasar. “Itu tak pernah terjadi. Tak pernah dilakukan,” La Ode Ondo bergeming.
Pernyataan sang direktur ini, lantas tak berakhir disitu saja. Ucapan tersebut, langsung dibalas mahasiswa. Seolah, hubungan antara pimpinan kampus sama mahasiswa retak. Intan Irianti angkat bicara. Intan tak terima begitu saja pernyataan pimpinannya. Dihadapan sejumlah pimpinan dewan serta Dinas Kesehatan (Dinkes), Intan berucap, apa yang telah dibicarakan terkait pembayaran, itu nyata.
“Jangan tuntut kami untuk minta maaf. Tapi bapak pertanggung jawabkan semua biaya yang sudah kita keluarkan. Jangan bilang, bapak rugilah. Kami mahasiswa korban,” singkat intan dengan sedikit nada melengking.

Kendati demikian, DPRD memilih untuk menyelesaikan status mahasiswa, agar bisa diakui pasca menamatkan diri dikampus itu. (ery)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

BERITA TERBARU