Hindari Rentenir, OJK Sultra Dorong Pembentukan TIM TPAKD Bombana

43
Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana bersama OJK saat rapat teknis pembentukan TPAKD Bombana. Ist. 

BOMBANA, LENTERASULTRA.COM – OtoritasJasa Keuangan Sulawesi Tenggara kembali mendorong Pemerintah Daerah untuk membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Hal ini yang bertujuan untuk mendorong perluasan ketersediaan dan pemanfaatan akses keuangan formal kepada masyarakat, kesejahteraan dan pemerataan ekonomi sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan inklusi keuangan 90 persen dan literasi keuangan 50 persen pada tahun 2024.

OJK Provinsi Sulawesi Tenggara (OJK Sultra) bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana melakukan rapat pembahasan terkait akselerasi pembentukkan serta sosialisasi road map program TPAKD 2021-2025. Rapat teknis dimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Man Arfa. Dalam rapat teresebut Pemda Bombana menyepakati pembentukan TPAKD dalam rangka melakukan kolaborasi untuk mendorong masyarakat masuk pada sektor keuangan formal. Hal ini menjadi penting agar peran rentenir, tengkulak atau pengijon makin berkurang sehingga petani dan nelayan dapat sejahtera.

“Selain itu optimalisasi pembiayaan pada sektor priotitas dapat menjadi fokus dalam program yang akan diusung dalam TPAKD Kabupaten Bombana. Kami juga sangat mengapresiasi kehadiran OJK Sultra dan pembentukan TPAKD ini. Besar harapan kami melalui TPAKD ini, kekuatan sinergitas antar entitas dapat membantu petani dan nelayan atau masyarakat Bombana terlepas dari jerat rentenir. Tentu, dengan tujuan akhirnya, masyarakat makin sejahtera.,” ungkap Man Arfa.

Sementara itu, Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sultra, Ridhony M. Hutasoit menjelaskan, bahwa secara nasional, jumlah TPAKD yang telah terbentuk sebanyak 244, yang terdiri atas 32 TPAKD provinsi dan 192 TPAKD Kota (data per des 2020-red). Selain itu, isu strategis yang menjadi perhatian TPAKD saat ini yaitu literasi keuangan yang masih rendah, keterbatasan jumlah titik akses layanan keuangan, dukungan dan komitmen dari pemimpin daerah, keberlanjutan TPAKD ketidaksesuaian produk, layanan keuangan, serta infrastruktur.

“Maka untuk tahun 202I, program tematik TPAKD adalah akselerasi pembukaan rekening dan atau pembiayaan yang mudah, cepat, berbiaya rendah antara lain melalui digitalisasi produk atau layanan keuangan hingga akselerasi pemanfaatan produk layanan keuangan digital,” pungkasnya. (C)

Reporter: Sri Ariani

Editor: Wulan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

BERITA TERBARU

Buruh Tolak THR Dicicil

Para pekerja meneriakkan slogan-slogan saat protes menuntut kenaikan upah di Jakarta 1 November 2013. (Foto: Reuters/Beawiharta) JAKARTA,…