Aksi unjuk rasa kader dan massa Golkar, November 2007, meminta agar digelar Musdalub
Nurdin Halid, Ketua Harian DPP Partai Golkar sudah memberi garansi bahwa tiket Pilgub Sultra dari Golkar akan diberi kepada pasangan Ali Mazi-Lukman Abunawas (AMAN). SK-nya nanti menyusul.
Di Sultra, kader-kader Golkar di posisi dilematis. Di satu sisi mereka harus patuh bila benar-benar DPP Golkar menetapkan AMAN jadi Cagub-Cawagub Sultra. Di sisi lain-tentu politis-menolak figur Ali Mazi, dengan alasan koordinasi bermasalah.
Sesungguhnya, ada seteru masa lalu yang membuat Ridwan Bae, Ketua Golkar Sultra saat ini dengan Ali Mazi, Ketua Golkar Sultra di era sebelumnya. Politik selalu menyisakan keabadian sikap, bila kepentingan tak sejalan.
Lenterasultra.com, menukil ihwal seteru keduanya, hingga jejaknya masih terasa sampai kini. Laporan ini dikutip dari catatan liputan yang sejak lama mengikuti dinamika di tubuh Golkar Sultra.
Gema Musdalub
Pemecatan terhadap Ridwan Bae dan Sutan Harahap sebagai Ketua Golkar Muna dan Kolaka Utara, oleh DPD Golkar Sultra, 7 November 2007 akhirnya dibatalkan DPP Golkar. Sebuah surat bernomor B-1104/Golkar/XI/2007 dari DPP meminta agar keputusan pemberhentian dan pergantian itu untuk sementara tidak dilaksanakan. (lihat catatan edisi 1)
Sejak sikap DPP Golkar itu keluar, hampir setiap hari, sejak November 2007 bahkan menjelang Pilkada Gubernur, media tak berhenti memberitakan konflik keduanya. DPD I Golkar Sultra tetap yakin bahwa langkah pemecatan terhadap Ridwan dan Sutan sudah benar, sedangkan Ridwan juga tetap menjalankan kepemimpinannya sebagai Ketua Golkar Muna.
Sebenarnya, bukan sekali dua kali, kedua tokoh Golkar ini diajak “rujuk” apalagi menjelang Pilkada. Sebagai Bupati Muna kala itu, Ridwan diyakini punya kekuatan untuk memengaruhi masyarakat Muna dalam menentukan pilihan calon gubernur.
Puncaknya, bersama Agung Laksono yang ketika itu menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Golkar, datang ke Kendari untuk menghadiri kampanye calon gubernur usungan Golkar, Ali Mazi dan Abd Samad (AZIMAD).
Di Pilgub 2007, Ridwan memilih lepas tangan dengan urusan pemenangan Pilkada Gubernur. Khusus untuk pemenangan Ali Mazi di Muna, sudah ada penanggungjawabnya juga yakni La Ode Djohan Boy, yang diangkat menjadi Ketua Tim Sukses calon Golkar. Dan hasil Pilgub 2007, semua orang di Sutra tahu endingnya.
Ketika Golkar Muna menggelar HUT ke 43 di Raha, Februari 2008, Ridwan mulai menggulirkan wacana Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Golkar.
Setelah wacana Musdalub berhembus dari Raha, kabar itu menggelinding tajam. Bahkan, awal Maret 2008 sudah disebutkan adanya sembilan DPD II Golkar yang menemui Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono dan meminta agar segera melakukan reposisi kepengurusan DPD Golkar yang dipimpin Ali Mazi.
Kader-kader Golkar yang masih setia pada Ali Mazi tak mau membiarkan isu itu berkembang. Fikri Joenoes, Wakil Ketua DPD I Golkar Sultra saat itu, menegaskan bila tidak ada istilah Musdalub di partainya.
Ali Mazi juga tak mau kalah garang melawan isu Musdalub itu. Kata dia, sudah jelas dan tegas di seluruh Indonesia baik DPP maupun DPD I dan DPD II tidak akan ada Munaslub dan Musdalub. Semua kader partai mulai di daerah sampai pusat konsentrasi melakukan konsilidasi dalam rangka menghadapi Pemilu 2009, baik Caleg maupun Pilpres.
Masalah di Golkar makin meruncing hari demi hari. Satu persatu masalah muncul setelah peristiwa pemecatan Ridwan dan Sutan Harahap. Kegagalan Golkar memenangkan Pilkada Gubernur jadi noda yang sulit disembuhkan dengan cepat. Pergantian kepengurusan Golkar lewat Musdalub makin kuat meneriakan desakannya.
Saling klaim dua kubu, pro dan kontra Musdalub akhirnya berakhir dengan ketegasan DPP Partai Golkar yang kemudian mengambil sikap keras dan memaksa. Pengurus pusat beringin mengeluarkan keputusan menonaktifkan kepengurusan DPD I Golkar Sultra serta segera akan menggelar Musdalub.
Pengurus DPD I Golkar Sultra, mulai dari ketua sampai para pengurus bidang dinonaktifkan. DPP Golkar juga mengangkat caretaker kepengurusan Golkar Sultra sekaligus sebagai penanggungjawab dan penyelenggara Musdalub Golkar Sultra.
Ada 11 orang pengurus DPP yang mengambil alih kepengurusan DPD Golkar Sultra. Mereka adalah Syamsul Muarif yang diangkat sebagai Ketua, sedangkan Tadjuddin Noer Said, Iskandar Manji dan Rully Chairul Azwar dipercaya sebagai Wakil Ketua. Sedangkan sekretaris dipercayakan pada Fatommy Asaari dengan wakilnya Ibnu Munzir. Anggota-anggotanya adalah Suhaeli Kalla, Muhiddin M Said, Oheo Sinapoy, Harry F Sohar dan Syamsul Zakariah.
Keputusan penonaktifan pengurus Golkar Sultra dan perintah menyelenggarakan Musdalub itu tertuang dalam SK DPP Partai Golkar bernomor Kep-217/DPP/Golkar/V/2008 yang diteken langsung oleh Agung Laksono (Wakil Ketua Umum Golkar) dan Sumarsono (Sekjen DPP Golkar). Keputusan itu dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2008.
Dalam SK itu dijelaskan bahwa tugas caretaker adalah menyelenggarakan Musdalub Golkar Sultra paling lambat 31 Mei 2008 dan melaporkan hasilnya ke DPP Golkar paling lambat dua pekan setelah pelaksanaanya.
Keputusan yang berlaku sejak tanggal ditetapkan itu keluar karena delapan pertimbangan. Salah satunya adalah “kemarahan” DPP Golkar karena Golkar Sultra mengabaikan surat bernomor B-1104/Golkar/XI/2007 tertanggal 22 November berisi penggarisan kebijakan pusat tentang kisruh Golkar di Sultra.
Karena pengabaian itulah, menimbulkan gejolak yang disertai tuntutan dari beberapa DPD Golkar Kota/Kabupaten se Sultra untuk segera melaksanakan Musdalub. Nah, dari 12 DPD II di Sultra, DPP menyebut ada 8 DPD II yang meminta pelaksanaan Musdalub itu.
Tuntutan Musdalub tersebut, berdasarkan laporan tim fact finding DPP Golkar merupakan realitas yang mengganggu kelancaraan tugas-tugas dan fungsi Golkar di Sultra. Untuk mengembalikan harmonisasi kader dan rekonsiliasi termasuk adanya pemimpin Golkar yang punya legitimasi kuat, maka DPP menganggap perlu menggelar Musdalub.
Keluarnya keputusan itu juga tidak lepas dari laporan dan rekomendasi tim fact finding DPP Golkar tanggap 31 Maret 2008 serta hasil rapat pengurus harian DPP Golkar tanggal 21 April 2008.
Turunnya surat itu tidak lantas menyelesaikan masalah. Pembekuan kepengurusan DPD I Golkar Sultra itu melahirkan aksi protes dalam bentuk unjuk rasa di Sekretariat DPD I Golkar oleh sekelompok massa yang mengaku mendukung langkah yang diambil DPD I di bawah kepemimpinan Ali Mazi SH.
Menurut mereka kebijakan pengurus Golkar Sultra, memecat Ridwan, telah sesuai konstitusi partai yang komit memberikan sanksi bagi kader-kader Golkar yang terbukti melanggar mekanisme organisasi.
Sayang, rencana Musdalub 31 Mei itu batal. Saat menggelar rekonsiliasi di Konawe, Ali Mazi menyampaikan bahwa dirinya sudah kembali jadi Ketua Golkar Sultra. Alasannya, pejabat caretaker usianya hanya sampai 31 Mei. Itu berarti secara otomatis Ketua Golkar kembali aktif. “Semua persoalan kita anggap sudah selesai. Begitupun juga Musdalub, dilaksanakan atau tidak karena masa jabatan karetaker sudah selesai,” ujar Ali Mazi ketika itu.
Rekonsiliasi itu sendiri digelar di Gedung Wekoila Unaaha, Sabtu (31/5) yang difasilitasi Ketua DPD II Golkar Konawe, Lukman Abunawas, dihadiri delapan Ketua DPD II Golkar-yang diakui DPD I Golkar-yang ada di Sultra. Kedelapan Ketua DPD II masing-masing, Sjafei Kahar (Buton), Wahid Gamula (Konut), Ruslimin Mahdi (Baubau), Fikri Junus (Kolut), Sainal Amrin (Kolaka), La Ode Djohan Boy (Muna), Lukman Abunawas (Konawe), dan Masyhur Masie Abunawas (Kota Kendari). Rapat itu juga dihadiri organisasi pendiri dan didirikan seprti Soksi, AMPI, dan AMPG.
Ali Mazi sendiri ketika berbicara di hadapan para kader Golkar yang memadati gedung ketika itu menegaskan jika permasalahan di tubuh Golkar terjadi karena ada orang-orang tertentu yang merasa tidak puas dan punya kepentingan politik.
“Saya juga difitnah di hadapan JK (Jusuf Kalla, red), tapi belum waktunya untuk berkoar-koar. Nanti kalau di forum partai baru saya akan sampaikan yang sebenarnya. Kita boleh berbeda dalam forum tapi di luar kita tetap satu,” kata Ali Mazi ketika itu.
Anggota Fraksi Golkar, DPR-RI, La Ode Djeni Hasmar (alm) menjelaskan, Rekonsolidasi Golkar di Kabupaten Konawe menunjukkan bahwa dukungan Ketua-ketua DPD II masih solid terhadap Ali Mazi.
Walau begitu, tanpa rekonsolidasi pun sesungguhnya memang seperti itu karena secara kelembagaan partai, dukungan bulat terhadap Ali Mazi sekaligus menolak digelarnya Musdalub telah tercermin dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Golkar yang digelar, pertengahan Mei 2008.
Tak lama, surat perpanjangan masa tugas 11 orang caretaker oleh pengurus DPP Golkar keluar. Mereka diminta bertugas sampai akhir Juni 2008. Artinya, para pengurus DPD I Golkar Sultra hasil Musda tahun 2005 lalu tetap non aktif, seperti keputusan DPP pada tanggal 12 Mei sebelumnya.
Perpanjangan tugas caretaker itu ditegaskan DPP Golkar melalui surat yang dikirimkan kepada Caretaker DPD Golkar Sultra pada Rabu, 3 Juni lalu. Surat itu berklasifikasi biasa dengan nomor B-426/Golkar/VI/2008 dengan perihal perpanjangan waktu tugas caretaker. Surat itu diteken Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Agung Laksono dan Sekjend Soemarsono.
Isinya, kembali mengurai sedikit soal Keputusan DPP Golkar bernomor KEP-217/DPP/Golkar/V/2008 tertanggal 12 Mei tentang penonaktifan kepengurusan DPD Golkar Sultra dan Musdalub Golkar Sultra. DPP juga menyebutkan dasar surat perpanjangan itu yakni berita telex yang dikirim DPP Golkar bernomor TR-23/Golkar/V/2008 tanggal 30 Mei tentang penundaan Musdalub Golkar Sultra.
Begitu tahu adanya surat tersebut, Ridwan yang kala itu berada di Raha, Muna, langsung menyatakan penghargaannya terhadap sikap DPP Golkar yang konsisten untuk membenahi dan menyelesaikan kemelut di tubuh Golkar Sultra. “Surat itu setidaknya membuktikan bahwa klaim pihak lain yang menyatakan Musdalub sudah batal tidaklah benar,” kata Ridwan.
Nah, setelah molor tiga pekan, DPP Golkar memutuskan menggelar Musdalub di Jakarta, 24 Juni 2008. Kubu kontra Musdalub yang diwakili La Ode Ate, menuturkan, optimis Ali Mazi tetap akan terpilih sebagai ketua DPD I kembali.
Ia saat itu mengklaim bila pihaknya memiliki 6 suara DPD II (Konawe, Konawe Utara, Kota Kendari, Kolaka, Buton, Kota Bau-bau), ditambah organisasi pendiri dan didirikan 1 suara dan organisasi sayap 1 suara sehingga totalnya 8 suara dari 15 suara yang akan diperebutkan dalam Musdalub.
Keyakinan La Ode Ate atas kemenangan Ali Mazi juga berdasarkan pengarahan dari Ketum Jusuf Kalla yang menyatakan Musdalub tidak harus mengganti Ketua DPD I yang sedang dinonaktifkan. Anggota komisi A DPRD Sultra periode 1999-2004 ini, menyampaikan sedang menyiapkan laporan pertanggungjawaban pengurus DPD I Golkar.
Sayang, lagi-lagi rencana Musdalub di Jakarta itu tak mulus. Agenda acara penting itu memang sudah sempat dibuka namun ada masalah dalam hal kepesertaan. DPP Golkar tak mau melegitimasi 4 orang yang mengaku sebagai pimpinan DPD II yakni Kota Kendari, Buton Utara, Konawe Utara dan Kolaka. Empat daerah ini dianggap masih butuh verivikasi ulang bahkan jika perlu, empat DPD II inilah yang lebih dulu harus Musdalub.
Momentum itu membuat Ali Mazi senang. Ia mengklaim sudah selamat dari rongrongan Musdalub. Ketua Umum DPP Golkar, Jusuf Kalla disebut masih menginginkan Ali Mazi. Penjelasan itu disampaikan dua bupati di Sultra yakni Sjafei Kahar di Buton Raya dan Lukman Abunawas di Konawe Raya yang juga menjadi Ketua Golkar di DPD II Konawe dan DPD II Buton.
Anggota DPR-RI asal Sultra, La Ode Djeni Hasmar pun seperti itu. Kata dia, Musdalub gagal dilakukan karena tidak memenuhi anggaran dasar/rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar. Kata Djeni, pihak-pihak yang meminta Musdalub tidak cukup 2/3 jumlah DPD kabupaten/kota di Sultra.
Lukman Abunawas juga menjelaskan bahwa setelah Musdalub dibatalkan oleh DPP Golkar, maka otomatis masa jabatan Ali Mazi di Golkar Sultra tak bisa lagi diganggu hingga akhir masa periodenya.
Tapi fakta berbicara lain. Belakangan ketahuan bahwa DPP Golkar sama sekali tidak pernah memberikan penjelasan soal kembalinya Ali Mazi memimpin Golkar. Musdalub di aula gedung DPP Golkar di Slipi, Jakarta itu sudah sempat dibuka namun diskors dan akan dilanjutkan kemudian hari setelah semua peserta diklarifikasi keabsahan kepengurusannya.
Ketua Caretaker DPD Golkar Sultra kala itu, Syamsul Muarif yang memimpin sidang Musdalub pada Rabu, 25 Juni malam itu hanya menskors sidang sampai empat DPD II bermasalah menggelar Musda, memilih ketua devinitif.(bersambung)